Perusahaan Luhut Binsar Disebut Ikut Nikmati Keuntungan dari Bisnis Tes PCR, Jubir Beri Penjelasan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Media sosial diramaikan dengan informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di kabinet Presiden Joko Widodo dalam pengadaan alat kesehatan dalam penanganan pandemi, salah satunya, Luhut Binsar Pandjaitan yang diduga terkait dengan perusahaan penyedia tes PCR, tes antigen dan sejumlah skrining Covid-19 lain.

Perbincangan tersebut menjadi ramai setelah Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto sebelumnya mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Baca juga: GEMA Puan Deklarasi di Markas Ganjar, Rudi: Hanya Puan yang Pantas Jadi Ratu Adil dan Presiden

Baca juga: Kisah Brigjen Krishna Murti Diteror Debt Collector Pinjol Ilegal Padahal Tak Pernah Merasa Utang

 Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

Jubir Luhut membantah

Di sisi lain, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi membantah dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) dan sejumlah tes Covid-19 lainnya.

Baca juga: KRONOLOGI Anggota Banser Hilang 5 Hari di Hutan saat Hendak Diklatsar, Linglung ketika Ditemukan

Menurut Jodi, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang disebut ada afiliasi dengan Luhut pun tidak pernah bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah.

"(dugaan) Itu sama sekali tidak benar," kata Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (1/11/2021).

"GSI ini tidak pernah kerja sama dengan BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan," kata dia. 

Jodi lantas menjelaskan posisi Luhut dan GSI.

Baca juga: Belum Jadi Pasutri, Kemesraan Ricis dan Teuku Ryan Disorot,Keluarga Akhirnya Majukan Hari Pernikahan

Saat itu, kata dia, Luhut diajak oleh rekan-rekan dari Grup Indika, Adaro, Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas tes yang besar.

Sebab, persoalan tes Covid-19 dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini.

"Jadi total kalau tidak salah ada sembilan pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini," tutur Jodi.

"Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat di bidang energi, jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham," ujar di

Jodi pun menyampaikan, partisipasi Luhut di GSI ini adalah bagian dari usaha membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal Covid-19 masuk ke Indonesia.

Selain itu, melakukan donasi pemberian alat-alat test PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus.

Baca juga: Ruhut Sitompul: Semua Tokoh Dunia Salut dengan Pak Jokowi yang Sangat Rendah Hati, Tegas dan Jujur

"Pak luhut juga ikut membantu Nusantics, salah satu start up di bidang bioscience, untuk membuat reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini diproduksi oleh Biofarma," ujar Jodi.

"Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," kata dia. 

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan juga menduga sedikitnya ada lebih dari Rp23 triliun perputaran uang dalam bisnis tes PCR di Indonesia, dengan total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.

Baca juga: Diciduk Polisi, Senior yang Pukuli Mahasiswa Polsri Palembang Mengaku Balaskan Dendam Temannya

Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lokataru, dan LaporCovid-19.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pihak Luhut Bantah Terlibat Bisnis Tes PCR Covid-19"