Untuk Perkuat Tata Kelola UI Depok Kerjasama dengan BPKP, Ini Kata Rektor Prof Ari Kuncoro

"Komitmen ini harus dimulai dari perbaikan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko," ucapnya.

Ateh menambahkan, perubahan statuta menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), memberikan keleluasan kepada UI untuk mengelola perguruan tinggi.

Sehingga kata Ateh, perluasan kewenangan ini menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap proses bisnis UI, baik dari segi akademik maupun non akademik.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Mutasi Aipda Ambarita karena Melanggar SOP Periksa Isi Ponsel Pemuda

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut UI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan dalam menjalankan fungsi otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maupun tantangan melaksanakan transformasi tata kelola untuk mewujudkan good university governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"BPKP akan memfasilitasi dalam bentuk assurance maupun consulting services yang
disesuaikan dengan kebutuhan UI," kata Ateh.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ganjar Imbangi Elektabilitas Prabowo, Anies di Posisi Ketiga

Ia berharap, Nota Kesepakatan Bersama bukan hanya sekedar simbol semata, namun benarbenar dijalankan secara nyata pada praktiknya.

Dengan nota kesepakatan bersama ini juga diharapkan dapat terus meningkatkan efektifitas kerjasama yang telah terbangun, serta dapat diperluas sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan intern di UI.