Breaking News:

Formula E

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Sebut Dokumen 'Katanya vs Faktanya' Formula E Bersifat Imajiner

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilber Simanjuntak, menyebut dokumen 'Katanya vs Faktanya' soal Formula E masih angan-angan.

Kompas.com
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut dokumen Katanya vs Faktanya masih angan-angan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta mengeluarkan dokumen ‘Katanya vs Faktanya’ berisi 12 poin tentang Formula E pada pekan lalu.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai, pernyataan Diskominfotik DKI masih berupa prediksi, karena ajang balap Formula E baru akan digelar pada Juni 2022 mendatang.

Baca juga: Jadi Partner Resmi PON XX, Scrubber Ingin Tingkatkan Kesadaran Pentingnya Penuhi Kebutuhan Serat

“Fakta adalah sesuai yang sudah terjadi, sehingga dalam penjelasan Diskominfotik tidak boleh disebutkan fakta, tapi sesuatu yang masih dalam perkiraan,” kata Gilbert, Senin (4/10/2021).

Menurutnya, perkiraan merupakan sesuatu yang imajiner atau angan-angan dan sesuatu yang tidak ada angka perhitungannya.

Karena itu, pernyataan Diskominfotik dinilai tidak terukur (intangible), sehingga hanya sebagai kata-kata yang tidak ada dasarnya.

Gilbert mengatakan, kemampuan bekerja Diskominfotik DKI harus diperiksa oleh Komisi A, karena tidak tahu bahwa bank garansi senilai Rp 423 miliar sempat dibayarkan pada 2019.

Namun pada Maret 2021 lalu, duit dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah mendapat tekanan dari DPRD DKI.

“Uang bank garansi tersebut juga sekarang tidak diketahui ada di mana, karena masuk ke bank DKI tanpa jelas disebutkan dalam APBD 2020,” ucapnya.

“Kenapa mendadak jadi B to B (antarbisnis), padahal sejak awal adalah G to G (antarpemerintahan) sehingga dinas yang membayar commitment fee,” seloroh Gilbert.

Baca juga: DPRD DKI akan Gelar Rapat Paripurna untuk Sampaikan Laporan Hasil Reses Tahap II Tahun Anggaran 2021

“Ini berarti sejak awal kesepakatan yang dibangun tidak jelas. Pemprov DKI tidak bekerja dengan serius,” tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved