Breaking News:

BEM Nusantara Sumut Minta Semua Pihak Terima Keputusan yang Ditetapkan KPK

Menurutnya, KPK bisa tetap menunjukkan kinerja yang baik dan kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan penangkapan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin

Editor: Ahmad Sabran
Warta Kota/ Ramadhan L Q
Mahasiswa datangi Gedung KPK, untuk aksi unjuk rasa, Senin (27/9/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Koordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sumatera Utara (Sumut), Yusup Elpa Sagala mengatakan, terkait pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK bukanlah keinginan dari individu, namun sudah prosedur administrasi yang menilai kualitas pegawai.

“Pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, bukan keinginan individu melainkan di tentukan dengan kualitas seseorang melalui prosedur administrasi. Maka dari itu 56 pegawai KPK harus bisa menerima keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan,” tutur Yusup, Selasa (28/9/2021).

Yusup meminta teman-teman mahasiswa bisa lebih menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU KPK dan tidak mengultimatum, yang dinilainya bisa mengganggu kinerja KPK saat ini.

Menurutnya, KPK bisa tetap menunjukkan kinerja yang baik dan kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan penangkapan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin beberapa waktu lalu.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa lainnya.

Baca juga: Sinyal PDI-P Coret Anggaran Formula E, Wagub DKI: Haknya Sebagai Anggota Legislatif

“Kita ketahui juga penangkapan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin merupakan langkah baik dalam menunjukkan KPK tetap berkinerja baik dan kuat. Bukannya malah melemah seperti yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa lainnya,” tegasnya.

Yusup meminta para mahasiswa agar bisa lebih objektif dalam memandang persoalan. Apalagi terhadap gerakan penolakan pemecatan 56 pegawai KPK yang terkesan politis.

Yusup menambahkan, sebaiknya saat ini yang terpenting adalah menjaga kondusifitas negara di masa pandemi COVID-19. Agar pandemi COVID-19 pun bisa segera berakhir.

Baca juga: Kantor PSI Dikepung Pendukung Anies, Guntur Romli Pertanyakan Kenapa KNPI Jakpus Bela Anies

“Mari bersama-sama kita mendukung 1.271 pegawai KPK yang hari ini masih bekerja di KPK. Agar mereka bisa bekerja lebih efektif lagi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, demi terciptanya negara yang maju dan berkembang,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya 56 pegawai KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan tidak memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved