Tanggapi Polemik KPK, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia: TWK adalah Harga Mati!
Ketua Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia, Ginka Febriyanti Ginting, tanggapi soal pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
lihat foto
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tak habis pikir soal langkah yang akan ditempuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait nasib 57 pegawainya yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Para pegawai itu dikabarkan akan disalurkanke Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya kepada Kompas, Rabu (15/9/2021) sebut, langkah seperti itu sama saja KPK salah dalam menerapkan logika.
“Itu jungkir balik logika, sesat pikir, sesat logika, yang justru malah mengkhawatirkan,” ujar Boyamin.
“KPK ini bisa jadi dikatakan secara kelembagaan malah skizofrenia atau sakit jiwa ini malahan, karena pola pikirnya terbalik-balik begini."
"Jadi bagaimana mungkin mereka dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan kemudian malah disalurkan ke BUMN malah kemudian disalurkan kepada lembaga-lembaga yang menguasai hajat hidup orang banyak.”
Sesat pikir kedua, kata Boyamin, ditunjukkan KPK yang seolah-olah menjadi pahlawan yang menyelamatkan orang-orangnya.
“Mereka saja sudah membuang kok sekarang pura-pura jadi pahlawan menyelamatkan, ini juga semakin sesat pikir,” katanya.
Dalam pernyataan lebih lanjut, Boyamin juga mengatakan langkah KPK menyalurkan pegawai KPK tak lolos TWK ke BUMN sebagai bentuk ketidakkonsistenan sikap.
Mengingat, pegawai KPK yang tak lolos TWK sudah ditandai merah dan tidak bisa dibina lagi.
“Saya kira ini bentuk ketidakkonsistenan pimpinan KPK yang mengatakan dulu 53 orang atau 57 orang itu kan berwarna merah dan tidak bisa dibina lagi. Nah kalau justru disalurkan ke BUMN malah tidak benar juga,” kata Boyamin Saiman.
Seperti diketahui, kata Boyamin Saiman, dalam penilaian KPK 57 orang itu kan dianggap sebagai ekstremis atau dianggap tidak cinta Pancasila.
“Bagaimana mungkin malah disalurkan ke BUMN yang mengelola aset-aset negara, dan berbisnis atas fasilitas negara, dan ingin memperoleh keuntungan dari negara,” ujarnya.
“Masa mempekerjakan orang yang dianggap ekstrimis atau tidak cinta Pancasila, tidak cinta NKRI kan lebih bahaya lagi.”
Jokowi tak mau ikut campur
