Breaking News:

Berita Nasional

Demokrat: PTUN Jakarta Harusnya Gugurkan Gugatan KLB Terhadap SK Menkumham, Ini Alasannya

DPP Partai Demokrat berpendapat, majelis hakim PTUN Jakarta seharusnya menggugurkan gugatan KLB terhadap SK Menkumham.

Kolase Wartakotalive.com/Kompas.com/Kristianto Purnomo/Antara Foto/Muhammad Adimaja
DPP Partai Demokrat berpendapat, majelis hakim PTUN Jakarta seharusnya menggugurkan gugatan KLB terhadap SK Menkumham karena salah satu penggugatnya mengundurkan diri. Foto Kolase: Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Hingga kini perseteruan antara DPP Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dengan DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang di bawah Ketua Umum Moeldoko, terus bergulir.

Apalagi Pemilu dan Pilpres 2024 semakin dekat, tak heran suhu politik di Tanah Air pun semakin memanas.

Belakangan, advokad kondang Profesor Yusril Ihza Mahendra pun kini berada di kubu Moeldoko dan menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Perlu diketahui, bukan sekali ini Yusril terlibat di dalam pusaran konflik di tubuh partai, meski dirinya juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

Yusril menyebut, dirinya pernah terlibat ketika Partai Golkar ada dua kubu, yaitu kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Kemudian, Partai Persatuan Pembangunan kubu Suryadharma Ali dan kubu Romahurmuzij.

Sementara itu DPP Partai Demokrat melalui pengacaranya berpendapat, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta seharusnya menggugurkan gugatan KLB terhadap SK Menkumham karena salah satu penggugatnya mengundurkan diri.

Baca juga: Heboh Yusril Ihza Mahendra Bela Moeldoko Gugat Partai Demokrat, Rachland Nashidik Ungkit Anak YIM

Baca juga: Mantan Kader Partai Demokrat Roy Suryo Melaporkan Ferdinand Hutahean dan Eko Kuntadhi ke Polisi

Alasannya, gugatan dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT didaftarkan secara bersama-sama oleh beberapa penggugat, bukan secara sendiri-sendiri, kata kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, sebagaimana dikutip dari siaran resmi DPP Partai Demokrat yang diterima di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

“Jika ada salah satu penggugat yang mundur, semestinya gugatan otomatis gugur,” kata dia.

Majelis hakim PTUN Jakarta, yang dipimpin Bambang Soebiantoro, di Jakarta, Kamis (23/9/2021), menunda sidang terkait gugatan KLB terhadap SK Menkumham yang pada tahun lalu mengesahkan perubahan AD/ART dan daftar pengurus DPP Partai Demokrat.

Ia menunda sidang karena salah satu penggugat dari pihak KLB, Yosef Benediktus Badeoda, mencabut gugatannya sebelum sidang berlangsung.

Baca juga: Pimpin Loyalis AHY Bubarkan Acara Demokrat Kubu Moeldoko, Iti Jayabaya: Jangan Main-main di Banten!

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved