Nizam Al-Mulk

I

WARTAKOTALIVE.COM -- Kisah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (bersama  suaminya, Hasan Aminuddin, seorang anggota DPR-RI) dan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang berurusan dengan KPK, mengingatkan cerita tentang Niẓām al-Mulk.

Niẓām al-Mulk adalah seorang ahli politik,  pemimpin militer yang bijaksana, dan seorang filosof yang alim serta luas ilmu pengetahuannya.

Tokoh ini dilahirkan  pada tahun 408 Hijrah (10 April 1018 M) di desa kecil Radhkan di pedalaman Ṭūs, Khorāsān—kini masuk wilayah Iran—dengan nama Abū ʿAlī Ḥasan ibn ʿAlī ibn Isḥāq al-Ṭūsī.

Sebagai tokoh, ia sangat dikenal  di zaman Dinasti Seljuk. Ia digambarkan sebagai perdana menteri, jiwa kenegarawanannya sangat menonjol.  

Nama Seljuk diambil dari nama seorang pemimpin kabilah Turki Ghuzz yang mendiami wilayah imperium Uygur: Seljuk bin Tuqaq.

Kekaisaran Seljuk Raya merupakan Imperium Islam Sunni abad pertengahan yang wilayah kekuasaanya meluas hingga wilayah  Hindu Kush sampai Anatolia Timur, dari Asia Tengah sampai Teluk Persia.

Baca juga: Biaya Sitaan Korupsi Lebih Kecil ketimbang Uang Operasional, KPK Disarankan Utamakan Pencegahan

Dinasti Seljuk mencapai puncak kejayaan ketika menguasai negeri-negeri di kawasan Timur Tengah seperti Persia, Irak, Suriah, serta Kirman.

Karena kemampuannya menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, Dinasti Seljuk menjadi amat disegani.

Di zaman itulah Niẓām al-Mulk, hidup. Niẓām diangkat menjadi wazir, perdana menteri Dinasti Seljuk  di masa pemerintahan Sultan Alp Arslan (1063-1072) dan Sultan Maliksyah (1072-1092).

Sebagai “seorang yang alim, dermawan, agamawan, penyantun, adil, suka memaafkan orang yang bersalah, majlisnya ramai didatangi oleh para qari, ulama, faqih dan orang-orang yang suka kebaikan dan kebajikan.”

Di zaman itu, lewat bukunya Seyāsat-nāmah atau The Book of Government (B Herry Priyono, 2018), Niẓām sudah berbicara soal korupsi.

Baca juga: Erick Thohir Minta Dilapori Jika Ada Korupsi di BUMN, YH: Mantan Koruptor Aja Anda Kasih Jabatan

Niẓām mengartikan korupsi adalah sebagai penyelewengan  jabatan dan perbuatan lain seperti memberi-menerima suap atau pemerasan.

Jauh masa sebelumnya, Kautilya (350-275 SM) penasihat kepala dan Perdana Menteri zaman Maharaja Chandragupta, penguasa pertama Dinasti Maurya, India, sudah berbicara soal korupsi.

Dalam bukunya, Arthashastra, Kautilya membahas korupsi yang dalam bahasa Sanskerta disebut bhrash.