Breaking News:

Berita Jakarta

Sekjen DPP Joker Datangi KPK Serahkan Laporan Tentang Kinerja Kuangan Perusahan Daerah

Datangi KPK, Sekjen DPP Joker datangi KPK serahkan Laporan tentang kinerja kuangan perusahan daerah di Bekasi.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Istimewa
Sekjen DPP Joker Datangi KPK Serahkan Laporan Tentang Kinerja Kuangan Perusahan Daerah. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekjen DPP Joker datangi KPK serahkan Laporan tentang kinerja kuangan perusahan daerah.

Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (LSM Joker) melaporkan salah satu perusahaan daerah  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen DPP Joker, Herry ZK, mengatakan, penyerahan laporan dilakukan sekaligus meminta KPK untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dalam sejumlah kegiatan yang diduga menyebabkan kerugian negara.

Herry menduga perusahaan daerah itu tidak bisa lepas dari unsur bagi-bagi jatah upeti.

Baca juga: Dananya di Bank Raib, Pengusaha Sulsel Ini Bikin Laporan ke Bareskrim

Bukan tanpa alasan, indikasi itu muncul sebab setoran pendapatan asli daerah merosot dari tahun ke tahun.

Deviden yang diterima pada tahun 2016 Rp 2.500.000.000, tahun 2017 Rp 2.500.000.000, tahun 2018 Rp 2.875.000.000, tahun 2019 Rp1.102.000.000.

“Pendapatan yang disetorkan tiap tahun selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebelumnya, pendapatan yang diterima  itu puluhan miliar," katanya kepada wartawan, Rabu (8/9/2021).

Baca juga: Puji Kebijakan Mensos Risma, Komisi VIll Nilai SKA sebagai Terobosan Penanganan Kemiskinan

"Ruginya perusahaan daerah itu menurut kami bukan persoalan kinerja saja, melainkan ada dugaan praktik korupsi yang terjadi di sana,” tambahnya.

Data yang diperoleh Joker menunjukan bahwa disaat produksi menurun gaji pejabat di perusahaan daerah itu  serta tunjangan-tunjangannya meningkat tinggi.

“Kami menduga ada praktik kotor manipulasi data di sini, seperti penyetoran yang tidak transparan dan lain-lain. Iya dong, PAD-nya diturunin namun gaji honornya naik terus secara signifikan. Berarti ada sesuatu dalam tanda kutip,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya meminta kepada KPK untuk segera memeriksa perusahaan daerah tersebut.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved