Gejolak Papua Dikaitkan Isu Pergantian Panglima TNI, Pengamat Intelijen: Itu Propaganda Buzzer

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya tidak ada kaitan antara meningginya intensitas penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan isu pergantian panglima TNI.

Ia menyebut, ada pihak-pihak yang mencoba mengaitkan dua hal tersebut dengan tujuan untuk melakukan propaganda dan membentuk opini.

Harits  Abu Ulya menuding, ada pihak yang mengerahkan buzzer untuk membangun opini tersebut.

"Namanya juga ikhtiar, jadi ada buzzer yang bangun opini, propaganda, image building agar calonnya dilirik Presiden," jelas Harits, Rabu (8/9/2021).

Baca juga: Effendi Simbolon Dukung Andika Perkasa jadi Panglima TNI, Ferdinand Protes: Anda Mewakili Siapa?

Baca juga: Soroti Kekayaan Dua Kandidat Kuat Calon Panglima TNI, GIAK: Calon Pejabat Publik Harus Transparan

Harits menegaskan, penyelesaian Papua yang dibutuhkan adalah top leader dari NKRI yang mumpuni, mempunyai kapasitas, kredibel dan dukungan politik yang konstruktif dari parlemen dan berbagai pihak.

TNI yang bergerak untuk menumpas KKB itu tergantung keputusan politik pemerintah.

Harits menyebut, menahunnya kasus teroris separatisme di Papua dipengaruhi dua faktor utama.

Pertama, keingingan dan kapasitas pemerintah pusat untuk menuntaskan kasus Papua secara berimbang proporsional dengan semua pendekatan, tegas, terukur dan komprehensif. Sejauh apa hal pertama ini dimiliki pemerintah pusat, akan berpengaruh signifikan pada penyelesaian problem Papua.

Kedua; komitmen para pemimpin lokal Papua untuk mengakhiri konflik. Komitmen untuk bersama membangun Papua yang makmur adil dan maju dengan berkeadaban.

Oleh karena itu para penguasanya harus tidak bermental korup dan opuntunir.Masyarakat Papua sejatinya tidak akan memberikan dukungan aksi separatisme jika hidup mereka makmur dan berkeadilan.

"Maka pertemuan dua faktor diatas korelatif mampu mengamputasi gerakan teroris separatisme di Papua," tandasnya.

Harits menyarankan untuk menyelesaikan KKB Papua maka pemerintah pusat perlu mengkaji secara serius untuk menemukan rintangan utama untuk membangun Papua.

Selain itu pemerintah pusat juga harus konsisten menggerakkan semua komponen yang diperlukan untuk mencapai kemajuan - kemajuan riil disemua sektor di Papua.

"Rakyat Indonesia di Papua jangan seperti ayam yang kelaparan di lumbung pagi. Tanah yang kaya dengan tambang-tambang, tapi mereka tetap hidup dalam kemiskinan dan tertinggal dalam banyak aspek dibanding wilayah Indonesia lainnya. Kalau perlu Jokowi kantornya pindah ke Papua, jika itu solusi pragmatisnya," tegasnya.

Baca juga: Over Kapasitas Lapas Tangerang sampai 250 %, Berikut Fakta-fakta Kebakaran yang Tewaskan 41 Orang

Di sisi lain, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Soleman B. Ponto mengatakan, tidak kunjung selesainya permasalahan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua tidak ada kaitannya dengan pergantian Panglima TNI.