Breaking News:

Soal Interpelasi Anies Baswedan, Fraksi PDIP DPRD DKI Dinilai Membebek ke PSI

Soal interpelasi Anies, Fraksi PDIP DPRD DKI Dinilai membebek ke PSI. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

Soal Interpelasi Anies Baswedan, Fraksi PDIP DPRD DKI Dinilai Membebek ke PSI
istimewa
Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Muhamad Syaiful Jihad bersama Anies Baswedan.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI dinilai dikendalikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam wacana hak interpelasi Gubernur DKI Anies Baswedan soal Formula E

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Muhamad Syaiful Jihad.

Menurut dia, apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono bahwa sikap resmi fraksinya otonomi bukan PSI yang menentukan. Namun, kenyataannya partai moncong putih di ibu koa mengekor sikap PSI.

"Aneh aja partai besar dan fraksi terbesar di DPRD DKI "membebek" ke PSI. PSI sekarang sedang euforia berhasil pengaruhi PDIP. Selama ini, PSI asal serang Anies. PDIP kurang baca ini ," kata Syaiful dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8).

Dia menilai, sikap PDIP ini jauh dari harapan warga ibu kota yang menginkan Jakarta cepat bankit dari Covid-19 dan bangkir ekonominya. Bahkan, Presiden Jokowi selalu mengingatkan kerja sama antar instansi pemerintah dalam menanggulangi Covid-19.

Baca juga: VIDEO Polisi Tangkap Mama Muda Asal Cikarang Tipu 4 Rental dan Bawa Kabur Mobil Sewaan

"Tapi, di Jakarta mengekor PSI gulirkan hak interplasi Anies. Padahal, Jakarta sedang bangkit dari Covid-19, kalau gaduh kasus bisa naik lagi dan warga tidak tenang," bebernya.

Dia mengakui, DPRD DKI memiliki tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan pengawasan terbagi tiga. Yakni, hak Interpelasi meminta keterangan. Lalu, hak angket, dan hak Menyatakan Pendapat. "Saat ini suasananya sedang tidak bagus. Sudah begitu, PDIP membebek ke PSI, menurut saya ini memalukan," tandas dia.

Diketahui, sebanyak 13 anggota DPRD DKI Jakarta telah menandatangani pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait isu Formula E.

Syarat terwujudnya hak interpelasi Formula E tersebut adalah rapat paripurna harus dihadiri oleh 50% tambah 1 dari seluruh anggota dewan. Berarti harus ada 54 orang yang hadir. Kemudian harus ada 28 anggota dewan pada rapat paripurna yang menyetujui penggunaan hak interpelasi.

Baca juga: VIDEO Diundang Lesti Kejora, Ayu Ting Ting Sebut Rizky Billar Ganteng Banget saat Menikah

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved