Gosip Artis
Dinar Candy Ancam Turun ke Jalan dengan Berbikini Jika Jokowi Perpanjang PPKM Lagi
Sebagai sosok yang bekerja di dunia hiburan, Dinar Candy sudah cukup lama absen dari pekerjaannya sebagai DJ.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -Dics Jockey seksi Dinar Candy memprotes adanya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang dilakukan oleh pemerintah.
Sebagai sosok yang bekerja di dunia hiburan, Dinar Candy sudah cukup lama absen dari pekerjaannya sebagai DJ.
Ia pun mengaku pusing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bahkan, Dinar mengancam akan turun ke jalan dengan mengenakan bikin apabila PPKM terus diperpanjang tanpa ada solusi.
Baca juga: Kabid Humas Polda Sumsel Ralat Penjelasan Dirintelkam soal Status Tersangka Putri Akidi Tio
"Bapak Jokowi yang terhormat, ini PPKM diperpanjang atau tidak? Jangan lama-lama pak saya stres. Lama-lama saking stres saya pengin turun ke jalan pakai bikini," tulis Dinar di Instagram, dikutip pada Senin (2/8/2021)
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
PPKM level 4 diperpanjang mulai tanggal 3 hingga 9 Agustus 2021.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (2/8/2021).
"PPKM level 4 yang diberlakukan hingga 2 Agustus telah membawa kebaikan dibanding sebelumnya."
Baca juga: Dinar Candy Pernah Jadi Disc Jockey Perempuan Terbaik di Asia, Mengapa Kini Tinggalkan Dunia Malam?
"Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan beberapa kondisi, pemerintah memutuskan melanjutkan PPKM level 4 di beberapa kabupaten/kota tertentu."
"Dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah," kata Jokowi.
Hal-hal teknis selengkapnya akan dijelaskan oleh menko dan menteri terkait.
Sementara itu, terkait beban masyarakat akibat PPKM, Jokowi mengatakan pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bansos untuk masyarakat.
Baca juga: Cerita Maria Vania Ketemu Penggemar Fanatik, Sering Datang ke Rumah, Mengaku Pacar dan Minta Dipeluk
"Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial," jelas Jokowi.
Adapun bantuan sosial yang dimaksud meliputi:
- Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bantuan Sosial Tunai (BST).
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
- Bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL, dan warung.
- Bantuan Subsidi Upah (BSU).
- Program Banpres Produktif usaha mikro.
Jokowi menjelaskan alasan memperpanjang PPKM level 4 karena kebijakan ini diklaim mampu menurunkan angka kasus Covid-19 di Tanah Air.
"PPKM Level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed occupancy rate)," jelasnya.
Meski mulai nampak ada perbaikan, Jokowi menganggap perkembangan kasus Covid-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif.
Oleh karenanya, ia mengingatkan seluruh pihak terus waspada dan berupaya mengendalikan laju penularan virus corona.
"Dalam situasi apa pun kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat," ujarnya.
Jokowi menjelaskan bahwa kebijakan penanganan pandemi di Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama.
Pertama, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi.
Kemudian, penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) yang masif di masyarakat.
Baca juga: Penjelasan Lengkap Polisi Mengapa Status Tersangka Heriyanti anak Akidi Tio Diralat
Baca juga: Duit Donasi Akidi Tio Masih Buram, Warganet Ungkit Uang Rp11 Ribu Triliun di Kantong Jokowi
Selanjutnya, kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif.
Termasuk menjaga bed occupancy rate (BOR), menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.
Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung kebijakan yang diterapkan pemerintah.