Rektor UI Diizinkan Rangkap Jabatan, Komisi X DPR RI: Kampus Harus Otonom

Wartakotalive.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi izin Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai Komisaris di BUMN.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2021, tentang Statuta UI.

Dalam PP yang baru, rektor dan wakil rektor hanya dilarang rangkap jabatan menjadi jajaran direksi BUMN.

Keputusan Jokowi ini pun lantas menuai kontroversi sejumlah pihak, dari kalangan akademik hingga politisi.

Terkait hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pun memberikan tanggapannya.

Huda menyebut, seharusnya kampus sebagai lembaga pendidikan memiliki kekuatan sendiri alias otonom.

"Sebagai institusi pendidikan sebagai central of excellence dan central of knowledge di Indonesia, idealnya kampus harus menjadi kekuatan otonom, tidak menjadi bagian dari pemerintahan," ucap Huda dalam unggahan video di akun Instagram-nya, @syaiful_hooda, Rabu (21/7/2021).

Menurutnya, kampus merupakan ruang bagi kebebasan berdemokrasi.

"Kampus harus tetap menjadi kekuatan kritis, tetap menjadi ruang demokrasi," lanjutnya.

Lalu, fraksi PKB ini menilai, hal yang berbau kampus dengan pemerintah seharusnya terpisah.

Ia menuturkan, semestinya seluruh jajaran kampus tidak terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah.

"Idealnya, seluruh civitas akademik di kampus, pihak rekotrat dan seterusnya tidak boleh menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan. Ini bisa mereduksi," kata Huda.

Dengan dikeluarkannya PP soal revisi Statuta UI, Huda menilai perdebatan soal polemik rangkap jabatan rektor akan usai secara pragmatis.

Maka dari itu, Huda mengatakan pihaknya akan terus mengevaluasi keputusan yang diambil Jokowi ini.

Meskipun, bagi Huda, revisi rangkap jabatan rektor tersebut akan berpengaruh bagi kampus, sebagai wadah demokrasi.

"Kita akan evaluasi negatif positifnya. Walapun, dengan relasi ini, artinya menjadikan kampus sebagai kekuatan kritis watch dog tidak bisa kita capai."

"Jadinya akan beresiko jangka panjang bagi kesehatan demokrasi Indonesia," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rektor UI Diizinkan Rangkap Jabatan, Komisi X DPR RI: Kampus Harus Otonom