Breaking News:

Virus Corona Jakarta

DKI Tetap Berlakukan Syarat Domisili bagi Warga yang Ingin Suntik Vaksinasi Covid-19

Dinas Kesehatan DKI menyatakan, syarat domisili bagi warga tetap diberlakukan untuk proses vaksinasi Covid-19 di fasilitas vaksinasi Pemprov DKI.

istimewa
Pos pelayanan vaksinasi Covid-19 di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta, seperti Puskesmas maupun fasilitas publik lainnya, tetap memberlakukan syarat KTP domisili. Foto ilustrasi: Proses screening oleh dokter yang bertugas sekaligus proses vaksinasi di lantai 3 Jakarta Equestrian Park, Pulomas, Jakarta Timur. Selasa (22/6/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan menghapus syarat domisili untuk vaksinasi Covid-19 di fasilitas Kemenkes RI.

Namun, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan, syarat domisili bagi warga tetap diberlakukan untuk proses vaksinasi Covid-19 di fasilitas vaksinasi wilayah Pemerintah Provinsi DKI.

Pernyataan itu menyusul kebijakan Kementerian Kesehatan yang menghapus syarat domisili untuk vaksinasi Covid-19 di fasilitas Kemenkes RI.

"Itu hanya berlaku di fasilitas Kemenkes. Di bawah koordinasi Pemprov DKI tetap sesuai domisili," kata Humas Dinas Kesehatan DKI Jakarta Irma Yunita melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (26/6/2021).

Dengan demikian, Irma menyebut pos pelayanan vaksinasi Covid-19 di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta, seperti Puskesmas maupun fasilitas publik lainnya, tetap memberlakukan syarat KTP domisili.

Baca juga: Startup Health Tech SehatQ Targetkan Vaksinasi Covid-19 bagi 2.500 Pelaku UMKM dan Usaha Perdagangan

Baca juga: Pemkab Tangerang Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal di 29 Kecamatan

Sementara untuk peserta vaksinasi yang memiliki KTP non-DKI wajib menyertakan surat keterangan domisili atau surat keterangan kerja di Jakarta.

"Betul demikian," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menghapus persyaratan domisili kepada target sasaran vaksinasi Covid-19 di seluruh pos pelayanan milik pemerintah guna mempercepat target pencapaian 1 juta dosis per hari.

"Pos pelayanan tersebut dapat memberikan pelayanan kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP," kata Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 24 Juni 2021: Dosis Pertama 25.237.997, Suntikan Kedua 12.838.745 Orang

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan.

Dalam edaran itu dinyatakan percepatan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan melalui kegiatan pos pelayanan vaksinasi dan bekerja sama dengan TNI, Polri, Organisasi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), rumah sakit vertikal, Poltekkes serta peran aktif dunia usaha.

"Pos pelayanan vaksinasi Kemenkes di antaranya ada di Hang Jebat dan semua UPT Vertikal Kementerian Kesehatan, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, dan Poltekkes," katanya. (Antaranews)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved