Rekan Indonesia Minta Dinas Kesehatan DKI Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19
pemudik yang berangkat sebelum kebijakan larangan mudik berlaku mencapai 457.849 orang, sedangkan 657.873 orang mudik ketika larangan itu berlaku
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jumlah warga DKI Jakarta yang mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, pada Kamis (13/5/2021 mencapai 1.115.722 orang.
Atas dasar itu Relawan Kesehatan Indonesiaz (Rekan Indonesia) meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk fokus mengantisipasi adanya lonjakan Covid-19.
Ketua Nasional Rekan Indonesia, Agung Nugroho, mengatakan warga pulang ke kampung halaman sebelum adanya larangan mudik, maupun ketika kebijakan itu berlaku.
Dia merinci untuk pemudik yang berangkat sebelum kebijakan larangan mudik berlaku mencapai 457.849 orang, sedangkan 657.873 orang mudik ketika larangan itu berlaku sejak 6-17 Mei 2021.
Rekan Indonesia bahkan memperkirakan sebanyak 1,6 juta orang akan membanjiri Ibu Kota saat arus balik lebaran 2021.
Baca juga: Door to Door Swab Test Antigen Covid-19 di Tangsel untuk Pemudik Berlangsung Hingga 24 Mei 2021
Baca juga: Pernah Didenda Rp 50 Juta Pengelola Kolam Renang Ini Terancam Kena Sanksi Lagi karena Langgar Prokes
“Arus balik ini berpotensi membawa dampak ledakan angka positif di DKI Jakarta, jika tidak benar-benar terpantau dengan baik,” kata Agung Nugroho berdasarkan keterangannya pada Senin (17/5/2021).
Agung mengatakan, fenomena ini harus ditangani serius oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar Ibu Kota terhindar dari ledakan angka positif Covid-19 pascalibur lebaran.
Kekhawatiran Rekan Indonesia ini bukan tanpa alasan, karena Dinas Kesehatan DKI Jakarta selama ini dianggap terbukti lemah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Mulai dari soal pencegahan Covid-19 sampai soal pentingnya vaksinasi Covid-19. “Padahal dalam hal preventif dan promotif kesehatan itu menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan DKI Jakarta sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” jelasnya.
Selain persoalan sosialisasi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga lemah dalam memerankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit sesuai amanat UU Rumah Sakit. Lemahnya sistem rujukan di DKI membuat keluarga pasien diminta oleh RS mencari rujukan sendiri.
“Ini satu hal yang tidak berkeadilan dalam pelayanan publik. Padahal selama ini Dinkes DKI mengklaim memiliki sistem online yang bisa dilihat kebutuhan kamar kosong atau penuh di rumah sakit,” ucapnya.
Baca juga: Habib Rizieq Resmi Dituntut 2 Tahun Penjara Kasus Kerumunan Petamburan, Ini Penyebabnya
Baca juga: Cerita Emma Stone dan Emma Thompson Akui Kesulitan Jadi Tokoh Jahat dalam Film Cruella
“Tapi Dinkes DKI lupa, jika sistem online tersebut juga perlu pengawas di lapangan yang benar-benar dapat memastikan warga dapat dirujuk sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga keluarga pasien tidak keliling DKI hanya untuk mencari kamar kosong, dan selalu dijawab penuh oleh RS,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Agung juga mengingatkan kepada Dinkes DKI agar bersiap menghadapi arus balik ini. Soalnya ketersediaan alat tes antigen di puskesmas sekarang terbatas.
Dari kebutuhan 400.000 alat tes Antigen untuk antisipasi arus balik pemudik, hanya ada 100.000 alat yang tersedia. “Jangan sampai jika terjadi ledakan angka Covid-19, lantas Dinkes sibuk untuk menutup-nutupi kasusnya,” ungkapnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/penyekatan31115.jpg)