Breaking News:

Berita Nasional

Tanggapi Survei Kompas, Partai Demokrat: Pemerintah Masih Punya Banyak PR yang Harus Diselesaikan

DPP Partai Demokrat: pemerintah masih punya banyak PR yang harus diselesaikan meski hasil survei Kompas menunjukkan tingkat kepuasan 69 persen.

Youtube Agus Yudhoyono
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintah secara umum mencapai 69 persen pada April 2021. Foto dok: Pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin (1/2/2021). AHY mengungkapkan adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Harian Kompas merilis hasil survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Di luar dugaan, meski di masa pandemi Covid-19, hasil survei Balitbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi.

Menanggapi hasil survei Balitbang Kompas, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengatakan, pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan meskipun hasil survei Balitbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 69 persen.

Video: Pemudik Padati Terminal Bayangan Cimanggis Jelang Larangan Mudik 2021

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintah secara umum mencapai 69 persen pada April 2021.

Sebelumnya 66,3 persen pada Januari 2021.

Namun, itu diharapkan tidak membuat pemerintah berpuas diri,

Baca juga: POLITISI Demokrat Andi Arief Sebut Mahfud MD Kelompok Sumbu Pendek, KKB Papua Dilabeli Teroris

Baca juga: Silaturahim Kebangsaan, PKS dan Partai Demokrat Sepakati Empat Isu Nasional

"Karena banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah seperti yang berulang kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Herzaky Mahendra Putra lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Balitbang Kompas pada Senin (3/5/2021) mengumumkan hasil survei salah satunya terkait kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Calon nama menteri kabiner jelang pelantikan Presiden Jokowi dan wapres Maruf Amin 20 Oktober
Calon nama menteri kabiner jelang pelantikan Presiden Jokowi dan wapres Maruf Amin 20 Oktober (istimewa)

Survei itu berlangsung selama 13-26 April 2021 dan melibatkan 1.200 responden.

Setidaknya ada tiga isu yang masih harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu terkait penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, dan turunnya kualitas demokrasi di dalam negeri.

Baca juga: Partai Demokrat Akan Bawa Kubu KLB Sibolangit ke Ranah Hukum Jika Langgar Somasi

“Kemunculan vaksin Covid-19 memang memberikan harapan baru, tetapi bukan berarti pandemi ini otomatis selesai dengan keberadaan vaksin. Apalagi, laju vaksinasi masih terbilang rendah,” kata Herzaky.

Ia mengatakan, selebrasi dan euforia adanya vaksin Covid-19 harus diikuti dengan konsistensi penerapan protokol kesehatan, peningkatan tes Covid-19 per satu juta populasi, dan penguatan daya dukung pelayanan kesehatan.

“Janganlah kita terjebak dengan selebrasi-selebrasi dini, yang bisa membuat kita abai dengan hal paling esensi dalam menghadapi Covid-19, yaitu menumbuhkan kesadaran terkait pentingnya protokol kesehatan dan melaksanakan itu secara konsisten,” kata dia menerangkan.

Ia mengingatkan lonjakan kasus Covid-19 di India harus jadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat di Tanah Air.

Baca juga: DPP Demokrat Layangkan Somasi Terbuka, Kubu Moeldoko: Kami Berpesan Kubu SBY Tak Lagi Buat Dagelan

“Pascavaksinasi yang berlangsung begitu cepat di India, kasus Covid-19 justru meledak dalam minggu-minggu terakhir ini,” ujar dia menambahkan.

Sementara itu, terkait pemulihan ekonomi, Partai Demokrat menyoroti pertumbuhan konsumsi domestik yang masih negatif.

“Konsumsi domestik merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi, sedangkan defisit anggaran pemerintah begitu besar yang diprediksi mencapai 1.006 triliun, dan utang per Maret 2021 mencapai Rp6.445,07 triliun,” sebut Herzaky.

Terakhir, pemerintah masih harus memperbaiki kualitas demokrasi mengingat laporan The Economist Intelligence Unit yang terbit pada tahun ini menunjukkan indeks Demokrasi Indonesia pada 2020 mencapai tingkat terendah selama 14 tahun terakhir.

Baca juga: Demokrat akan Somasi Moeldoko Cs Terkait Penggunaan Atribut Partai

“Kebebasan sipil di Indonesia semakin menurun. Banyak yang merasa takut, dibungkam untuk bersuara, apalagi jika dianggap berbeda dari apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ruang untuk perbedaan pendapat semakin menyempit,” kata Herzaky menegaskan.

Laporan Indeks Demokrasi 2020 The Economist Intelligence Unit menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke 64 dengan skor 6.3, turun dari 6.48 pada periode sebelumnya.

Di samping laporan itu, Herzaky juga mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia, diumumkan Selasa (4/5), yang menunjukkan 69,6 persen responden setuju publik makin takut menyampaikan pendapatnya di muka umum. (Antaranews)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved