Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor: Banyak Minimarket Tak Berizin, Satpol PP Harus Tegas

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor: Banyak minimarket tak berizin, Satpol PP harus tegas.

Keberadaan minimarket di tengah lingkungan perumahan masyarakat di Kabupaten Bogor berdampak terhadap warung-warung tradisional.

Dampaknya adalah warung-warung tradisional tersebut mengalami kemerosotan pendapatan.

Apalagi keberadaan minimarket tersebut hampir merata tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Adi Suwardi, pun angkat bicara.

Adi Suwardi menyatakan bahwa sesuai dengan aturan yang ditetapkan bahwa keberadaan minimarket tersebut hanya diperbolehkan di 20 kecamatan.

Baca juga: Catatan DPRD Kabupaten Bogor Soal LKPJ Bupati Bogor, Apresiasi PAD 2020 Melebih Target

Kenyataannya tidak. Sebab itu, perlunya keseimbangaan keberadaan minimarket atau toko modern di kampung-kampung.

"Ini harus menjadi perhatian Pemkab Bogor. Para Camat diminta untuk betul-betul melakukan pengawasaan. Bila berbicara UMKM, maka UMKM ini tertindas," ujar Adi Suwardi.

Baca juga: Catatan Strategis Fraksi Persatuan Pembangunan Bangsa DPRD Kabupaten Bogor Untuk Bupati

Adi Suwardi menyatakan bahwa banyak minimarket yang berdiri, maka ia meyakini minimarket tersebut tidak berizin. 

Sehingga minimarket tersebut tidak membayar retribusi.

"Saya yakin banyak minimarket tak berizin. Ini harus menjadi perhatian. Saya berharap Satpol PP bertindak tegas. Ini ada apa? Jangan sampai ada pembiaran," paparnya.

"Saya juga menginginkan moratorium diterbitkan," tutur Adi Suwardi.