Wali Kota Bogor Nilai SIPD Miliki Tiga Target Implementasi, Ini Penjelasan Bima Arya

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Wali Kota Bogor Nilai SIPD Miliki Tiga Target Implementasi, Ini Penjelasan Bima Arya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi membuka acara Dialog Nasional Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara virtual di Balai Kota Bogor, Jumat (30/4/2021).

Dalam dialog tersebut turut dihadiri Wali Kota Gorontalo, Marten Taha sebagai moderator yang juga Wakil Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto.

Bima Arya menilai, SIPD jika didalami memiliki target dan tujuan yang luar biasa baik dan sangat ideal.

Ia menyebut bahwa ada tiga target dari implementasi SIPD, yaitu menguatkan aspek administratif, transparansi dan evaluasi.

Baca juga: Pemkot Bogor dan Forkopimda Siapkan Skema Pengetatan Pemudik, Menhub Budi Karya Sumadi Sampaikan Ini

Aspek administrasi, SIPD merapikan sistem administrasi sehingga menutup celah persoalan-persoalan dalam tahapan perencanaan, penganggaran pembangunan.

Transparansi, ada keinginan kuat agar publik untuk bisa memahami, melihat dan mengawasi untuk proses perencanaan pelaksanaan proses anggaran pembangunan hingga menutup praktek kesepakatan-kesepakatan di belakang layar.

Evaluasi, ada keinginan pemerintah pusat untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dari implementasi APBD, dalam bentuk pengawasan DAK, DAU, monitoring tentang serapan dan lainnya sehingga pemerintah pusat bisa memantau secara real time pelaksanaan APBD di daerah.

Baca juga: Peringatan Nuzulul Quran di Kota Bogor, Bima Arya: Jawaban dari Cobaan yang Dialami Ada di Al Quran

Namun demikian kata Bima Arya, dalam implementasinya ditemukan persoalan dan kendala yang dialami wilayah hingga operasional SIPD belum berjalan sempurna.

Persoalan utamanya adalah menghambat kegiatan-kegiatan sehingga tidak bisa berjalan, banyak dinas-dinas mengeluh karena tidak ada menu pilihan, tidak ada juga inisiatif-inisiatif lokal, sehingga memunculkan pertanyaan tentang fleksibilitas.

“Banyak inisiatif atau program lokal yang menunya tidak ada, selanjutnya terkait aplikasi-aplikasi lain yang juga berjalan di wilayah dari pemerintah pusat atau provinsi sehingga kesulitan untuk mengintegrasikannya,” kata Bima Arya.

Sehingga lanjut Bima, efeknya banyak daerah yang menunda pencairan anggaran yang pada akhirnya berdampak pada persoalan serapan, sosial dan politik.

“Implementasinya membutuhkan anggaran, dimana tidak semua wilayah mengalokasikannya,” jelasnya.

Kepada Kemendagri ia berharap untuk lebih dalam membangun komunikasi, sosialisasi dan pendampingan sehingga ada penguatan sosialisasi yang siap diakses mengingat kebutuhan yang cepat.

“Selanjutnya kami meminta dibentuk gugus tugas khusus, ada atensi khusus dari Kemendagri untuk membagi perhatian kepada komwil-komwil. Mengusulkan kepada kemendagri untuk menyusun terkait pertanyaan-pertanyan terkait menu pilihan yang tidak ada, fleksibilitas dan yang lainnya,” ujar Bima Arya.