Breaking News:

Berita nasional

Menko Polhukam Mahfud MD: Pers Tidak Boleh Diganggu Kebebasannya

Mahfud menjelaskan manfaat keberadaan pers bagi pemerintah di antaranya menimbulkan keberanian dalam menghadapi para pelanggar hukum

Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah justru harus menjadikan pers sebagai mitra kerjanya 

Wartakotalive.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan kebebasan pers tidak boleh diganggu.

Menurutnya pemerintah justru harus menjadikan pers sebagai mitra kerjanya.

Mahfud menjelaskan manfaat keberadaan pers bagi pemerintah di antaranya menimbulkan keberanian dalam menghadapi para pelanggar hukum.

Selain itu, kara Mahfud, pers juga membuat pemerintah menjadi kompak dalam melaksanakan tugas-tugas eksekutifnya.

Untuk itu, kata dia, jika ada kesalahpahaman antara pemerintah dan pers sudah sepatutnya diselesaikan secara dialog.

Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Kebebasan Pers dan Profesi Wartawan di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (16/4/2021).

"Karena saya tahu persis pemerintah, Polri, TNI, Kemenkominfo, saya sering berkomunikasi, kebebasan pers, terutama pers konvensional seperti saudara-saudara yang hadir itu harus bisa menjadi mitra kerjasama dan tidak boleh diganggu kebebasannya," kata Mahfud.

Kalau kita mau jujur, lanjut dia, dari empat pilar demokasi yang sekarang relatif paling sehat dibandingkan yang lainnya adalah pers meskipun bukan berarti pers tidak memiliki masalah

Hal itu karena menurutnya tiga pilar lainnya yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif relatif lebih banyak memiliki masalah ketimbang pers.

"Dan itu semua ditolong oleh pers. Pers bisa memberitakan, menginformasikan, kalau pemerintah main-main pers bersuara," kata Mahfud.

Halaman
12
Editor: Bambang Putranto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved