Hasil Survei Ini Sebut Tak Berlebihan jika Nadiem Makarim Di-Reshuffle, Berikut Penjelasannya

Tayang: Rabu, 14 April 2021 23:57 WIB

Editor: Mohamad Yusuf

Hasil Survei Ini Sebut Tak Berlebihan jika Nadiem Makarim Di-Reshuffle, Berikut Penjelasannya

Kolase Wartakotalive.com/Henry Lopulalan/Tangkap Layar Trending Twitter

Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim atau Nadiem Makarim trending di Twitter, Jumat (12/3/2021). Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan sosok Nadiem Makarim yang cocok untuk terkena reshuffle.

Baca Selanjutnya:

Meteor Berusia 20 Juta Tahun Lebih Tua dari Bumi Jatuh Timpa Rumah Warga di AS, Begini Kejadiannya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, disebut-sebut yang cocok untuk di-reshuffle.

Bahkan jika Nadiem direshuffle disebut-sebut bukan tindakan yang berlebihan.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

Di mana Nadiem kerap menghadirkan polemik dalam kebijakannya. Dibanding menghadirkan integrasi dalam pendidikan nasional.

Menurut Dedi, Nadiem lebih cocok untuk menjadi menteri yang menangani sektor ketenagakerjaan dibanding pendidikan.

"Membaca kebijakan Nadiem sejauh ini, lebih banyak menghadirkan polemik dibanding integrasi arah pendidikan nasional, sehingga muncul asumsi jika Nadiem lebih sesuai di bidang ketenagakerjaan daripada pendidikan dan kebudayaan," ujar Dedi kepada Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021).

"Untuk itu, tidak berlebihan jika Nadiem layak direshuffle, mungkin bukan soal kinerja, melainkan soal ketepatannya di Kemendikbud," tambah Dedi.

Polemik terbesar, menurut Dedi, yang ditimbulkan oleh Nadiem adalah melupakan essensi pendidikan nasional kita.

"Mengutamakan teknologi dibanding pembangunan karakter bangsa," ucap Dedi.

Dirinya mengungkapkan dalam survei IPO periode Maret-April 2021 nama Nadiem konsisten dianggap publik paling layak diganti.

Nadiem, menurut Dedi, dianggap publik tidak berhasil menghadirkan solusi pendidikan di masa pandemi.

Mantan CEO Gojek itu juga dinilai tidak mampu membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan di dunia pendidikan.

Padahal, menurut Dedi, sosok menteri seharusnya mampu membangun harmoni kepada seluruh pemangku kepentingan.

"Buruknya komunikasi kepada stakeholder pendidikan, sehingga wajar jika Nadiem termasuk menteri paling sering mendapat kritik bahkan dari Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar pendidikan di Indonesia," pungkas Dedi.

Tiga Alasan Reshuffle

Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ali Ngabalin membocorkan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan reshuffle menterinya.

Bahkan, Ali menyebut bahwa reshuffle menteri akan dilakukan pada pekan ini.

"Pekan ini, sangat bisa pekan ini," kata Ali saat dihubungi, Selasa (13/4/2021), dikutip dari Tribunnews.

Ali mengatakan terdapat tiga faktor yang menguatkan Presiden akan melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju Jilid ke 2 dalam waktu dekat.

Pertama yakni adanya penyatuan Kemenristek dengan Kemendikbud.

Usulan pemerintah untuk menyatukan dua kementerian tersebut telah disetujui DPR.

"Surpres yang dikirim ke DPR 30 maret itu, itu kan sudah diterima DPR, disidang DPR dan telah diambil keputusan, terkait pengabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Kenapa begitu, banyak kerjadaan di Kemeristek yang seharusnya menjadi bidang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)" katanya.

Faktor kedua kata Ali yakni Menristek Bambang Brodjonegoro yang menyatakan telah pamit dari Kementeriannya.

"Kan terjadi kekosongan itu. Sementara Kemenristek sendiri belum ke Kemedikbud," katanya.

Faktor ketiga kata dia, yakni pemerintah yang akan segera membentuk Kementerian Baru yakni Kementerian Investasi.

Dengan adanya kementerian baru, otomatis maka akan ada menteri baru.

"Yang abang bilang, selama masa kerja di Bina Graha abang tahu benar, bagaimana keputusan-keputusan yang diambil presiden tidak membutuhkan waktu lama, makanya dalam pekan pekan ini, kita tunggu saja, tidak mustahil dalam pekan ini," katanya.

Sebelumnya juru bicara wakil presiden Maruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan tentu ada rembukan yang dilakukan presiden dan wakil presiden dalam menentukan reshuffle kabinet.

Terlebih DPR sebelumnya sudah menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, serta pembentukan Kementerian Investasi.

"Tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh presiden," kata Masduki Baidlowi, dalam konfrensi pers secara daring, Senin (12/4/2021).

Soal pembentukan kementerian baru, Masduki menyebut hal itu diperlukan untuk kepentingan di masa depan.

"Saya kira memang investasi itu penting ke depan. Tapi pembicaraan (masih) jauh, tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final, masih proses diselesaikan," sambung Masduki.

Kendati demikian, soal reshuffle, Masduki mengaku belum memperoleh kabar terkini.

"Nanti akan ada pembicaraan spesifik antara presiden dan wapres dan kalau semuanya clear baru dibicarakan," katanya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar, Jumat (9/4/2021), menghasilkan persetujuan terkait penggabungan kementerian dan pembentukan kementerian baru.

Adapun penggabungan kementerian itu merujuk kepada penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara pembentukan kementerian baru merujuk kepada Kementerian Investasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan keputusan pemberian persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan kementerian dan membuat kementerian baru telah diberikan.

Hal itu tertuang dalam Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

"Persetujuan fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian, sesuai pasal 19 ayat 1 UU 39/2008 yang menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR," ujar Dasco, di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Dasco lantas mengatakan surat yang telah diterima DPR itu kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, pada Kamis (8/4/2021).

"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan menyepakati: a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek; b. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Dasco.

Setelahnya politikus Gerindra itu menanyakan persetujuan dari para anggota dewan terhadap keputusan penggabungan dan pembentukan kementerian ini.

"Apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota dewan.

Yasona Laoly Layak Diganti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mebocorkan Isu reshuffle kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ngabalin menyebut bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini.

Terkait hal tersebut Lembaga survei pun banyak yang melakukan riset tentang siapa menteri yang layak untuk direshuffle.

Nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun disebut yang paling layak diganti dalam survei tersebut.

Salah satunya lembaga survei yang melakukan riset adalah Indonesia Political Opinion (IPO).

IPO telah mengumumkan daftar nama menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid kedua yang memiliki kinerja paling memuaskan.

Ada juga daftar nama menteri yang memiliki kinerja mengecewakan sehingga dinilai layak untuk direshuffle.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan daftar ini dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024".

Survei yang dilakukan IPO ini melibatkan 1.200 reponden dan berlangsung dari 10 Maret hingga awal April 2021.

Metode yang digunakan yakni multistage random sampling.

Menurut Dedi, tingkat akurasi datanya 97 persen serta persentase eror dalam pengambilan sampel 2,5 persen.

Hasil Survei IPO

Hasil survei menunjukkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri yang paling layak unuk di reshuffle.

Selanjutnya ada juga Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

"Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini (yang dianggap layak reshuffle) sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi," jelas Dedi.

Daftar menteri yang dianggap layak reshuffle:

1. Yasonna Laoly 54,0 persen

2. Ida Fauziah 46,0 persen

3. Zainuddin Amali 41,2 persen

4. Tjahjo Kumolo 34,0 persen

5. Johnny Plate 29,0 persen

6. Teten Masduki 28,5 persen

7. Syahrul Yasin Limpo 27,0 persen

8. Siti Nurbaya 23,8 persen

9. Airlangga Hartanto 19,3 persen

10. Arifin Tasrif 19,0 persen

11. Bintang Darmawati 15,0 persen

12. Sofyan Djalil 12,1 persen

13. Luhut Panjaitan 9,8 persen

14. Nadiem Makarim 9,7 persen

15. Muhadjir Effendy 9,1 persen

Menteri paling populer:

1. Prabowo Subianto 56 persen

2. Tito Karnavian 43 persen

3. Sandiaga Uno 39 persen

4. Mahfud MD 30 persen

5. Sri Mulyani 29 persen

Menteri berkinerja paling memuaskan:

1. Sri Mulyani 54,7 persen

2. Retno LP Marsudi 50 persen

3. Tri Rismaharini 42 persen

4. Tito Karnavian 38 persen

5. Mahfud MD 34 persen

Reshuffle akan Dilakukan Secara Cepat

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo dipastikan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

Bahkan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan reshuffle kabinet dilakukan pekan ini.

"Dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan ini," ungkap Ngabalin, dalam tayangan Kompas TV, Selasa (13/4/2021).

Isu reshuffle mencuat setelah DPR menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, dan pembentukan Kementerian Investasi.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikabarkan sudah berdiskusi mengenai isu reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Ngabalin meyakini reshuffle kabinet kali ini akan dilakukan secara cepat.

"Dari biasanya, saya tahu dan beberapa kali saya ikuti Bapak Presiden tidak akan lambat mengambil keputusan.

"Dan beliau tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat," kata Ngabalin.

Tiga Faktor Penyebab Reshuffle

Menurut Ali ada tiga faktor yang menyebabkan presiden akan melakukan reshuffle Kabiner Indonesia Maju Jilid kedua ini.

Faktor pertama yakni adanya rencana penyatuan Kemenristek dan Kemendikbud.

Usulan penyatuan dua kementerian itu pun telah disetujui oleh DPR.

"Surpres yang dikirim ke DPR 30 maret itu, itu kan sudah diterima DPR, disidang DPR dan telah diambil keputusan, terkait pengabungan Kemenristek ke Kemendikbud."

"Kenapa begitu, banyak kerjadaan di Kemeristek yang seharusnya menjadi bidang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)" katanya.

Faktor kedua adalah pamitnya Bambang Brodjonegoro dari Kementerian.

Sehingga menyebabkan kekosongan, sementara Kemenristek belum resmi bergabung dengan Kemendikbud.

Lalu faktor ketiga adalah adanya rencana untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi.

Adanya kementerian baru, maka akan dibarengi juga dengan adanya Menteri Baru.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Inza Maliana/Reza Dani/Taufik Ismail)(KompasTV/Ahmad Zuhad)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul IPO: Tidak Berlebihan Jika Nadiem Makarim Layak Direshuffle
Penulis: Fahdi Fahlevi

Sumber: Tribunnews