Sri Mulyani Ternyata Punya Cara Jitu Atasi Perubahan Iklim, Begini Strateginya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan ingin negara berperan mengatasi perubahan iklim dengan reformasi di sisi kebijakan fiskal yang telah dilakukan. 

Misalnya, menghitung ulang anggaran dengan cara mengidentifikasi berapa banyak sumber daya yang dialokasikan terkait dengan agenda perubahan iklim. 

Dengan itu akan membangun kredibilitas dan akuntabilitas, terutama ketika menjalankan komitmen perubahan iklim seperti Paris Agreement yang perlu dikembangkan. 

Baca juga: Ditemani Hotman Paris, Desiree Sambangi Komnas Perlindungan Perempuan, Adukan Tragedi Pengusiran

Baca juga: Politisi Gerindra Dilaporkan ke Polisi terkait Kasus Penipuan, Polda Metro Janji Akan Proses Hukum

“Dari sisi fiskal kita juga dapat melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan dengan menerbitkan green bond baik secara domestik maupun global. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang menerbitkan green bond ini sejak 2018,” ujarnya secara daring sebagai pembicara pada webinar Toronto Centre Virtual Executive Panel Transitioning To A Green Economy : Financial Stability Implications, dikutip Kamis (8/4/2021). 

Sri Mulyani menambahkan, ketika mengeluarkan instrumen keuangan seperti green bond ini, terutama di tingkat global, maka publik akan bertanya mengenai kredibilitas green bond dan kaitannya dengan program hijau. 

Karenanya, selain menerbitkan green bond, pemerintah juga harus memiliki mekanisme pengaturan untuk melacak secara domestik yang menghubungkan instrumen ini ke proyek dan juga programnya agar mudah mengidentifikasi pengkategorian program hijau tersebut.

Baca juga: Sri Mulyani: 70 Persen Rakyat Indonesia Diprediksi Bergaji Rp 28 Juta per Bulan pada 2045

Baca juga: Resmi Diteken Jokowi, Pertokoan, Perkantoran hingga Bus Umum yang Putar Lagu Wajib Bayar Royalti

 “Kami juga menggunakan instrumen misalnya, seperti fasilitas pajak , tax holiday, tax allowance akan menjadi sangat penting bagi kami untuk dapat merinci insentif untuk mengeksplorasi lebih banyak energi terbarukan,” kata Sri Mulyani. 

Untuk Indonesia sebagai negara besar yang memiliki lebih dari 34 wilayah provinsi, pemerintah pusat juga memiliki instrumen transfer ke pemerintah daerah. 

Tujuannya untuk pemberian insentif kepada pemerintah daerah karena kalau bicara perubahan iklim tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga atau satu tingkat pemerintahan. 

Baca juga: FUI Medan Bubarkan Pertunjukan Kuda Kepang, IPW Desak Kapolda Sumut Sapu Bersih Kelompok Radikal

“Penanganan isu perubahan iklim ini harus dilakukan secara holistik oleh semua level pemerintahan atau bahkan dalam hal ini secara global, tapi di dalam negeri desain transfer fiskal ini sebagai insentif terutama kepada pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan lingkungan dan juga hutan,” pungkasnya.

Sri Mulyani prediksi besaran gaji masyarakat di tahun 2045

Pada kesempatan terpisah, Sri Mulyani memprediksi pendapatan per kapita Indonesia bisa mencapai 23.199 dolar Amerika Serikat (AS) pada 2045.

Angka tersebut sekira Rp 336 juta per tahun, atau Rp 28 juta per bulan, dengan 70 persen total penduduk berada di kelompok menengah.

"Nanti 2045 diperkirakan 70 persen penduduk adalah kelompok kelas menengah, dengan pendapatan per kapita mencapai 23.199 dolar AS."

Baca juga: Pernyataan Lengkap Kapolri Soal Aksi Teror di Mabes Polri: Pelaku Lone Wolf Berideologi Radikal ISIS

"Itu berarti kita masuk di dalam negara kelas menengah atas," ujar Sri Mulyani dalam acara Webinar: Akselerasi Indonesia Maju melalui Penanaman Modal dan Insentif Fiskal, Kamis (1/4/2021).

Sri Mulyani menjelaskan, dalam visi 100 tahun Indonesia merdeka, saat itu berdasarkan proyeksi demografi, penduduk Indonesia akan mencapai 319 juta jiwa.

Lalu, jika pemerintah bisa terus menjaga implementasi kebijakan ekonomi yang baik, terukur, dan juga inovatif, maka Indonesia akan menjadi ekonomi dengan ukuran 5 terbesar di dunia.

Ada pun saat ini, lanjut Sri Mulyani, Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20, atau dengan ukuran perekonomian 20 terbesar di dunia.

"Nanti di 2045 diperkirakan Indonesia dengan usia produktif dari penduduk kita sebanyak 47 persen."

"Di mana, 73 persen masyarakat akan tinggal di daerah perkotaan," paparnya.

Jokowi: Mari Kita Buktikan di Tahun 2045 Indonesia Mampu Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia, memanfaatkan bonus demografi untuk mencetak generasi muda unggul.

Ajakan presiden tersebut disampaikan dalam pembukaan Forum Rektor Indonesia yang digelar secara virtual, Sabtu, (4/7/2020).

"Mari kita manfaatkan puncak bonus demografi saat ini untuk mencetak generasi muda yang unggul, untuk membangun Indonesia maju," kata Presiden.

Menurut Presiden, 25 tahun lagi Indonesia sudah akan menginjak satu abad.

Ia berharap di usia ke-100 tahun nanti, Indonesia tidak terjebak menjadi negara dengan penghasilan menengah atau middle income trap.

"Mari kita buktikan di tahun 2045 nanti Indonesia mampu menjadi negara berpenghasilan tinggi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden.

• 3 Juli 2020, Jawa Timur Kembali Sumbang Pasien Baru Covid-19 Terbanyak, Jakarta di Posisi Ketiga

Presiden meminta pendidikan tinggi memberikan perhatian besar kepada kesehatan fisik dan mental mahasiswa.

Salah satunya dengan membangun karakter mahasiswa yang cinta tanah air dan memang teguh Pancasila.

Selain itu, Presiden meminta suasana kampus tempat mahasiswa menimba ilmu harus memperkokoh kebangsaan, menghargai kebhinnekaan, serta berintegritas tinggi dan antikorupsi.

• Ketua Fraksi PKS: Kalau Marah-marah Doang Tidak Ada Tindak Lanjut Bisa Disimpulkan Hanya Gimik

"Serta penuh toleransi dan menghargai demokrasi," ucapnya.

Presiden juga meminta para rektor untuk memfasilitasi para mahasiswanya agar bisa belajar kepada siapapun.

Mahasiswa tidak hanya belajar kepada dosen, tapi juga kepada para pakar dan pelaku industri.

• Wacana Perombakan Kabinet, PAN Tegaskan Tak Sodorkan Nama Calon Menteri kepada Jokowi

"Mahasiswa tidak hanya belajar kepada dosen tapi juga mahasiswa belajar kepada pelaku industri."

"Kepada wirausahawan, kepada praktisi pemerintahan, kepada praktisi hukum dan kepada para pelaku lapangan lainnya," tuturnya.

Perguruan tinggi, menurut Presiden, harus lebih aktif bekerja sama dengan Industri.

Misalnya, membuka fakultas yang dari segi keilmuan dekat dengan industri.

Kerja sama bukan hanya dengan memberikan pengalaman kepada mahasiswa, namun juga penelitian.

"Bekerja sama untuk penelitian dan pengembangan teknologi untuk research and development di dunia industri dan sekaligus untuk pengembangan ilmu murni," paparnya.

Yanuar Riezqi Yovanda