Masyarakat Masih Sangat Membutuhkan Program Bantuan Sosial Tunai (BST)
Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menyayangkan sikap Risma yang menghentikan BST. Alasan tidak ada anggaran dinilai kurang relevan.
lihat foto
Terkait nominal anggaran yang dibutuhkan, itu semua tergantung dari periode tambahan waktu penyaluran, besaran indeks, dan jumlah penerima KPM. Untuk saat ini, anggaran yang disiapkan untuk BST Rp12 triliun hingga April 2021.
"Secara prinsip disampaikan oleh menteri yang bertanggungjawab. Nanti diusulkan ke menkeu, apakah bu mensos sendiri, atau dibahas secara internal bersama presiden. Nanti kami hanya menyiapkan saja. Semuanya harus dirapatkan," ujar Purwanto, baru-baru ini.
Sejauh ini, Purwanto tidak mengetahui adanya pembahasan lebih lanjut untuk membahas penyiapan anggaran untuk memperpanjang BST. "Setahu saya belum," ujarnya.
Alasan Tidak Relevan
Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menyayangkan sikap Risma yang menghentikan BST. Alasan tidak ada anggaran dinilai kurang relevan.
Sebab, pemerintah menyiapkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang meningkat mencapai Rp700 triliun sepanjang 2021. Namun, sebanyak Rp125 triliun di antaranya diperuntukkan untuk modal BUMN.
"Mensos seharusnya punya daya juang dan memaksimalkan kemampuan blusukannya untuk membela rakyat sesuai dengan prinsip yang selalu digaungkan Presiden Jokowi, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Hidayat, dalam pernyataan resminya, Selasa (6/4/2021).
Hidayat juga menyayangkan sikap Risma yang tidak melakukan pendekatan ke Menkeu Sri Mulyani. Dia juga menyayangkan sikap Risma yang tidak bisa menyampaikan langsung ke Presiden Jokowi untuk mempertahankan program tersebut. "Jangan malah mengesankan pasrah, menerima saja, dan diekspresikan ke publik pula," katanya.
Bagi Hidayat, program BST memberikan dampak dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat. BST juga berdampak pada pemulihan ekonomi dan sosial.
Oleh sebab itu, sudah selayaknya Kemensos melanjutkan program BST yang masih diperlukan oleh masyarakat. Syukur-syukur kalau bisa meningkatkan anggaran perlindungan sosial.
"Penting Bu Risma untuk mencabut keputusan sepihaknya itu, dan memaksimalkan kemampuan blusukannya ke Menkeu untuk mendapatkan keadilan anggaran guna melanjutkan program BST kepada masyarakat terdampak covid-19," kata Hidayat, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu.
