Bongkar Utang yang Makin Menggunung, Said Didu Sarankan Pemerintah Bertaubat dan Buat Surat Wasiat

Peningkatan utang terjadi dari utang pemerintah dan utang BMUN. Sebagi gambaran, utang publik di tahun 2009 hanya Rp2200 triliun, dan sekarang menjadi Rp13 ribu triliun. Nah, pada 2014 (utang) sebesar Rp5700 triliun sebagai debit awal dari pemerintahan presiden Jokowi .

Said Didu kemudian merinci jumlah utang masing-masing komponen dalam utang publik.

Dimana, saat ini pemerintah sudah naik dua kali lipat. Peningkatan utang pemerintah sejak 2014 dari Rp2600 triliun, menjadi Rp6300 triliun sekarang.

Baca juga: Arief Poyuono: Utang Indonesia Makin Menumpuk Sejak Jabatan Presiden Dua Periode

"Hampir tiga kali lipat naiknya selama enam tahun," kata dia.

Kemudian utang BUMN, ada dua cara menghitung. Ada yang memasukkan dana pihak ketiga di asuransi dan bank, ada yang tidak memasukkan.

"Jadi, jumlah utang BUMN kalau utang ke bank dihitung, jumlahnya sekitar Rp6 ribu triliun, meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp2400 triliun. Tapi kalau komponen utang bank tidak dimasukkan, utang BUMN sekarang itu sekitar Rp2500 triliun, meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp500 triliun,' urainya.

Masalahnya sekarang, lanjut Said Didu, utangnya meningkat, tapi kemampuan membayarnya menurun.

"Terjadi persoalan cukup besar, karena terjadi peningkatan utang sangat besar, terjadi penurunan kemampuan membayarnya juga semakin besar."

"Untuk menutupi kebutuhan belanja 2021, pemerinah harus mencari utang Rp1600 triliun bruto. Dari angka itu, Rp470 triliun akan digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dan Rp1006 triliun digunakan untuk belanja APBN."

Baca juga: Terlibat Bentrok Berdarah dengan Pendekar PSHT, 3 Anggota Kelompok Kupang Dilarikan ke Rumah Sakit

Said Didu menyebut, sekarang ada siasat pemerintah, mengulur pembayaran utang dalam jangka panjang atau menggeser pembayaran utang ke masa mendatang.

"Nah, ini yang perlu mahasiswa, anak muda, lihat Berapa yang ambil utang sekarang, dan akan dibebankan ke masa mendatang. Ada juga taktik siasat seperti ini. Misalnya tax amnesty, kemudian kontrak-kontrak jangka panjang. Jadi, pemerintah sekarang lepas tanggung jawab karena akan dibayar pemerintah berikutnya. Ini harus dibuka ke publik," kata dia.

Said Didu juga menyayangkan sikap DPR RI periode saat ini yang tidak cukup kritis dan terbuka dalam menghadapi persoalan utang publik, khususnya utang pemerintah.

"Biasanya hal seperti ini terbuka di DPR, tapi DPR sekarang kan nggak lagi membuka seperti itu. Kalau terbuka harusnya pemerintah harus menyampaikan kemampuan membayar pada saat utang itu habis tempo.

Jangan sampai anak cucu kita, sudah habis semua minyak, habis semua tambang, habis semua yang lain, tapi dapat beban utang yang harus dibayar," imbuhnya.

Jangan sampai, sebut Said Didu, kepala negara yang sekarang mendapat julukan sebagai "Raja yang mewariskan utang."