Faisal Basri : Tender Listrik Blok Rokan Buka Peluang Pencari Rente

Perwakilan para pihak didorong untuk berunding untuk menemukan titik temu terbaik baik semua pihak.

"Jangan berpegang pada pokoknya. Pasti ada titik temu perhitungannya," ujarnya.

Untuk mempertahankan kelangsungan operasi pengelolaan WK Rokan yang saat ini sudah mature dan production declining, Pertamina perlu menjaga biaya demi tercapainya nilai keekonomian yang wajar.

Sementara anggota Fraksi PKB dari daerah pemilihan Riau, Abdul Wahid, mengatakan bahwa ada persoalan ketidakjelasan soal lahan MCTN.

Selama ini, tidak ada keterangan soal sewa lahan untuk MCTN.

Setidaknya karena tidak ada bukti pendapatan negara dari hasil sewa lahan MCTN.

"Ini akan kami dalami ke SKK Migas," ujarnya.

Persoalan itu serius karena selama 20 tahun aset negara digunakan tanpa kejelasan.

Selain itu, sampai 2017, MCTN dioperasikan oleh karyawan Chevron yang gajinya dibayar negara melalui mekanisme Cost Recovery.

"Saya heran, kenapa persoalan itu tidak menjadi temuan di BPK," ujarnya.

Ia juga berharap, aset MCTN jangan ditenderkan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Satu Terduga Teroris Ditembak Mati Saat Terobos Masuk Mabes Polri

"Kami berharap aset ini dihibahkan saja ke daerah," ujarnya.

Sementara pakar hukum Universitas Hassanuddin Abrar Saleng mengatakan, persoalan lahan itu harus dituntaskan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

Jika MCTN berniat menjual asetnya, maka negara sebagai pemilik aset harus dilibatkan dalam proses itu.

"Chevron tidak memiliki tanahnya. Hanya memiliki minyak yang menjadi hak bagi hasilnya," kata dia.