Anggota Komisi B DPRD DKI Kecewa Sarana Jaya Tak Buka Data soal Pembelian Lahan 70 hektar

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Komisi B DPRD DKI Jakarta kecewa dengan sikap Perumda Sarana Jaya yang tak mau membuka data soal pembelian lahan 70 hektar yang dibeli dalam waktu dua tahun.

Padahal saat rapat sebelumnya pada Senin (15/3/2021), Sarana Jaya berjanji akan menampilkan pembelian lahan yang dari tahun 2018-2020.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menyindir kemampuan kognitif Direksi Perumda Sarana Jaya yang tidak paham dengan permintaan dewan soal data pembelian lahan 70 hektar.

Video: Bentrokan Pecah di Jalan Sintanala Tangerang

Bahkan, Gilbert juga menyinggung, nominal gaji mereka yang besar namun tidak mampu bekerja dengan baik.

“Ini tidak nyambung dengan pertemuan kita yang dua minggu lalu. Saya enggak ngerti kenapa pertemuan ini enggak nyambung, apa memang sengaja enggak nyambung apa memang enggak mengerti,” kata Gilbert dalam rapat kerja dengan Perumda Sarana Jaya di kantornya, pada Rabu (31/3/2021).

“Persoalan ini sebetulnya catatan, bapak digaji berapa? Masak begitu (diminta data 70 hektar) enggak ngerti? Kita bicara apa adanya, ini uang rakyat dan bapak tahu ini menjadi sorotan,” lanjutnya.

Baca juga: Sarana Jaya Fokus Tuntaskan Proyek DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa dan Cilangkap

Baca juga: Dirut Perumda Sarana Jaya Terjerat kasus Korupsi, Pemprov DKI Minta KPK Profesional dan Objektif

Gilbert berharap Sarana Jaya dapat menampilkan pembelian lahan seluas 70 hektar berserta aset-aset yang dimiliki BUMD tersebut.

Data pembelian lahan itu dapat diberikan melalui keterangan tertulis atau surat resmi.

“Lahan 70 hektar, itu lahan fiktif atau ada pak? Kenapa nggak ditampilkan? Itu kan membuat kita menjadi bertanya-tanya, karena tidak baik kalau rapat terbuka ini maka sikap yang muncul begitu (tertutup),” ujar Gilbert.

Mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta ini lantas meminta Sarana Jaya untuk menjabarkan lokasi 70 hektar itu, sekaligus rencana pengembangan di lahan tersebut.

Baca juga: Wagub DKI Minta Perumda Sarana Jaya Sampaikan Fakta Apa Adanya Soal Kasus Dugaan Korupsi

Apalagi alokasi penyertaan modal daerah (PMD) yang diberikan kepada Sarana Jaya mencapai Rp 5,133 triliun dengan penyerapan sebesar 74 persen, sehingga sisa duitnya tinggal Rp 1,320 triliun.

Dalam kesempatan itu Gilbert juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki proses administrasi pembelian tanah di BUMD.

Salah satunya dengan melibatkan auditor seperti Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau tidak begini, kita juga tidak sanggup mengawasinya. Kita ketemu hanya waktu pengetokan PMD, sementara eksekusi di lapangan apa pernah kita dilibatkan?,” ucapnya.

Baca juga: Sarana Jaya Fokus Tuntaskan Proyek DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa dan Cilangkap