Breaking News:

Masih Ditemukan Kasus Covid, Gubernur Banten Serukan PSBB Diperpanjang Lagi Hingga 18 April

Adapun waktu dimulai dan lamanya operasional check point (tempat pemeriksaan) di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten diatur oleh Bupati/Wali Kot

Penulis: Andika Panduwinata | Editor: Dedy
Warta Kota/Andika Panduwinata
Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan keputusan agar pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jelang Ramadan di wilayah Provinsi Banten kembali diperpanjang. 

WARTAKOTALIVE.COM, BANTEN ---- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jelang Ramadan di wilayah Provinsi Banten kembali diperpanjang.

Perpanjangan PSBB tahap ketujuh ini dibuat dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.70-Huk/2021 tentang Perpanjangan Tahap Ketujuh Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Alasan perpanjangan PSBB, kata Gubernur Banten Wahidin Halim, karena masih ditemukan kasus Covid-19.

Temuan tersebut diperoleh setelah Pemprov melakukan evaluasi penanganan virus corona tersebut.

Dalam keputusan tersebut, menurut Gubernur, perpanjangan tahap ketujuh dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.

"PSBB dilaksanakan paling lama 30 hari sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai tanggal 18 April 2021 dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19," ujar pria yang akrab disapa WH ini dalam keterangannya kepada Wartakotalive.com, Senin (22/3/2021).

Masih terkait perpanjangan PSBB, kata Gubernur, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten wajib melaksanakan penetapan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

"Waktu penetapan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota," ucapnya.

Adapun waktu dimulai dan lamanya operasional check point (tempat pemeriksaan) di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten diatur oleh Bupati/Wali Kota.

Adapun dasar pembuatan Keputusan Gubernur, diantaranya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved