Sebut Moeldoko Jadi Ketua Umum Hanya Ambisi, AHY: Tidak Mencintai Tapi Ingin Miliki Partai Demokrat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat, hanya ambisi semata.

Diketahui, ambisi Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat itu hanyalah ingin memilihi Partai Demokrat.

Selain ada ambisi ingin memiliki Partai Demokrat, disebut-sebut juga Moeldoko tidak mencintai Partai Demokrat.

Pernyataan-pernyataan itu, dikatakan langsung oleh anak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Annisa Pohan Tanggapi KLB Pilih Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat, Istri AHY: Ada Pembiaran

Baca juga: Dualisme Kepemipinan Partai Demokrat Jadi Ujian dan Pembuktian Bagi AHY

Baca juga: VIDEO Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangrang Tegaskan Tolak KLB dan Tetap Mendukung AHY

AHY sampaikan pernyataan itu saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) dengan para petinggi Partai Demokrat di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Minggu (7/3/2021).

Di kesempatan itu, dia mengungkap, untuk membangun dan membesarkan partai perlu adanya rasa mencintai dari para anggota dan pengurus partainya.

Mak itu, kata AHY, hal itu tidak terdapat dalam jiwa KSP Moeldoko yang dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

AHY mengatakan, Moeldoko tak memiliki rasa cinta kepada Partai Demokrat tetapi hanya ambisinya saja untuk memiliki partai.

"Katanya KSP Moeldoko itu mencintai (Partai Demokrat) katanya. Ada yang mengatakan mencintai itu tidak harus memiliki, yang jelas KSP Moeldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat," kata AHY.

Di sisi lain dia mengatakan, jika memang mencintai dan ingin memiliki partai tidak harus berteriak, namun cukup melakukan determinasi untuk membesarkan dan setiap kepada partai.

Hal itu, ujar AHY, temukan dalam diri beberapa tokoh dan pengurus partai yang setia kepada kepengurusannya hingga saat ini.

"Mereka (para pengurus) adalah petarung yang sah mereka tidak selalu berteriak tetapi mempunyai kegigihan dan determinasi untuk terus membesarkan Partai Demokrat," tegasnya.

"Kami yang ada di sini tidak kemana-mana saat Demokrat terpuruk. Mereka mengatakan telah berkorban dan berjuang untuk Demokrat, padahal kenyataannya ketika kami berjuang mereka kemana," ungkap AHY.

Dalam Rapim yang digelar DPP Partai Demokrat hari ini turut dihadiri beberapa nama seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketua Mahkamah Partai Nachrowi Ramli, Wakil Ketua Umum sekaligus Pendiri Partai Febri Rumangkang hingga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Istri AHY Sebut Ada Pembiaran

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pada Jumat (5/3/2021), Partai Demokrat gelar Kongres Luar Biasa atau KLB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam KLB Partai Demokrat, terpilih Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal itu tersebut, langsung ditanggapi istri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Annisa Larasati Pohan atau Annisa Pohan.

Terpilihnya Ketua Umum Partai Demokrat Moeldoko versi KLB tersebut membuat Annisa Pohan ikut bersuara.

Diketahui, Annisa Pohan ikut bersuara lantaran pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang dijabat Moeldoko telah mengger suaminya, AHY. 

Menanggapi hal itu, Annisa Pohan menyinggung adanya sikap pembiaran dari dari pihak penguasa di dalam aksi KLB Partai Demokrat tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Annisa Pohan melalui akun Twitternya di @AnnisaPohan, Sabtu (6/3/2021), kemarin.

"Ketika sebuah Partai Politik diambil haknya secara paksa dengan melanggar konstitusi, lebih lagi ada 'pembiaran' dari yang punya kuasa," tulis Annisa Pohan.

Melihat hal ini, Annisa juga mempertanyakan bagaimana nasib hak dari rakyat nantinya.

"Apalagi dengan hak Rakyat kecil ? Siapa yang akan lindungi? apakah kita akan terus diam?," lanjutnya.

Lanjut cuitan lain, istri AHY ini mengatakan keadilan di Indonesia sudah lama hilang.

Menurutnya, keadilan sudah hilang karena masyarakat tidak berperan aktif.

"Saya sadar, sudah lama keadilan pergi dari negara ini dan tidak pernah kembali."

"Itu karena kita hanya menjadi penonton pasif, tidak membela keadilan dan tidak ikut berperan aktif 'memulangkan' keadilan."

"Apakah kita akan terus diam?" tulis Annisa Pohan.

Ia bahkan menulis beberapa ayat Quran untuk menanggapi aksi pengambilalihan kepemimpinan suaminya itu.

Diberitakan sebelumnya, AHY memberikan keterangannya terkait aksi KLB pada Partai Demokrat.

AHY secara tegas menyatakan, KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

"KLB dilakukan secara illegal inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol dan berkomplot dengan aktor eksternal," kata AHY pada konferensi pers di akun YouTube resmi Agus Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).

Dalam pernyataannya, AHY menyebutkan lima poin terkait pelaksanaan KLB Partai Demokrat tersebut.

Pertama, AHY mengatakan, KLB yang terjadi tidak sah karena tidak sesuai Anggaran Dasar (AD/ART) partainya.

"Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? karena KLB tidak sesuai tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat  yang juga disahkan pemerintah melalui Kemenkumham."

"Artinya, KLB tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ungkap putra sulung SBY.

Menurutnya, KLB bisa dikatakan sah jika ada dukungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partainya.

Berdasarkan AD/ART Demokrat, KLB seharusnya disetujui didukung dihadiri 2/3 dari jumlah DPD dan setengah dari jumlah DPC.

Selain itu, harus ada persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk pelaksanaan kongres.

"Ketiga pasal tersebut tidak dipenuhi. Sama sekali tidak penuhi oleh peserta KLB ilegal tersebut," kata AHY.

Ia menyebut, kebanyakan peserta KLB tersebut adalah sejumlah mantan kader hingga anggota tidak aktif Partai Demokrat.

Kedua, AHY menegaskan, siapapun pihak yang  mengatasnamakan DPD dan DPC Partai Demokrat pada kongres tersebut juga ilegal.

"Siapapun yang mengaku, membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan, surat kuasa itu palsu dan melanggar hukum jelas ilegal," ucap AHY.

Ketiga, putra sulung dari SBY itu menuturkan, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan terhadap KLB.

Pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah, terkait isu KLB Partai Demokrat.

"Mengingatkan pemerintah melalui surat resmi kepada sejumlah pejabat negara, Menkopolhukam, Menkumham dan Kapolri," ujar AHY.

Ia berharap isu KLB Partai Demokrat mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Keempat, AHY menyinggung pemilihan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Ia menyebut, kesediaan Moeldoko menjadi ketua umum telah meruntuhkan segala pernyataan terkait kudeta demokrat.

"Tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko, meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya, yang katanya tidak tahu-menahu," kata AHY.

"Apa yang ia (Moeldoko) sampaikan selama ini, ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," imbuhnya.

Kelima, AHY meminta pemerintah untuk turun tangan membantu menyelesaikan isu yang pecah belah partainya.

Dalam hal ini, ia ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengesahkan keputusan KLB tersebut.

"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat."

"Saya minta dengan hormat Pak Jokowi untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum," jelasnya.

(Tribunnews.com/Shella/Hasanudin Aco)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "AHY Sebut Moeldoko Hanya Berambisi Memiliki Tapi Tidak Mencintai Partai" dan "Jabatan Ketum Demokrat Direbut Versi KLB, Annisa Pohan: Ada 'Pembiaran' dari yang Punya Kuasa"