Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Andi Mallarangeng: Kami akan Melawan!

Tetapi hari ini, sejarah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini.

Memang banyak yang tercengang, banyak yang tak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersengkongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini.

Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral.

Dan, hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia.

Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya.

Saya memohon ampun kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu.

Sebagai seorang yang menggagas berdirinya Partai Demokrat, termasuk yang membina dan membesarkan partai ini dan bahkan pernah memimpinnya.

Tak pernah terlintas, tak pernah terlintas dipikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan, saya benar-benar tidak menyangka.

Karena sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, baik secara pribadi, maupun Partai Demokrat yang saya bina, tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain seperti yang kami alami saat ini.

Saudara-saudara, saya tahu bahwa Ketua Umum AHY yang terus-menerus memimpin upaya untuk mempertahankan kedaulatan partai telah mengeluarkan berbagai pernyataan.

Namun malam ini, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sebuah lembaga tertinggi dalam kepengurusan Partai Demokrat, saya perlu menyampaikan pernyataan dan penjelasan secara resmi guna merespons kongres luar biasa Deli Serdang hari ini.

Mengapa saya harus mengeluarkan pernyataan pada malam hari ini?

Karena sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah melalui Kemenkumham, kongres luar biasa atau KLB sebenarnya lebih menjadi domain majelis tinggi partai, bukan domain ataupun ketua umum Partai Demokrat.

AD dan ART sesuai dengan undang-undang partai politik yang berlaku saat ini, adalah peraturan dasar, bagi kehidupan partai politik.

Sama halnya dengan undang-undang atau konstitusi yang berlaku bagi negara yang baik itu Undang-undang Dasar maupun anggaran dasar mengikat secara hukum.