Breaking News:

Hukum

Bambang Trihatmodjo Sah Dicekal, Staf Khusus Menkeu Ungkap Cara Tagih Utang ke Putra Soeharto Ini

Utang Bambang kepada negara merupakan piutang yang dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ke Kementerian Keuangan. 

Kolase/Tribunnews
Bambang Trihatmodjo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani 

"Pasca putusan, Kemenkeu berkomitmen melanjutkan upaya penagihan secara optimal sehingga piutang negara tersebut dapat diselesaikan..."

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Putra dari Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, Bambang Trihatmodjo, sah mendapat pencekalan ke luar negeri setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Bambang terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, dengan keputusan PTUN itu, negara kini dapat fokus mengejar utang Bambang senilai Rp 50 miliar. 

"Putusan pengadilan berarti menguatkan langkah penagihan piutang negara yang dilakukan Kemenkeu," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Sabtu (6/3/2021). 

Untuk diketahui, utang Bambang kepada negara merupakan piutang yang dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ke Kementerian Keuangan. 

Utang tersebut bermula dari penyelenggaraan SEA Games XIX Tahun 1997.

Baca juga: Bambang Trihatmodjo Resmi Dicekal, Stafsus Sri Mulyani Fokus Kejar Utang dengan Cara Ini

Upaya penagihan

Kala itu, Bambang Trihatmodjo menjabat sebagai ketua konsorsium swasta yang ditunjuk pemerintah menjadi penyelenggara ajang tersebut di Jakarta. 

Yustinus menjelaskan, Kemenkeu akan terus berupaya menagih utang tersebut agar dibayar oleh Bambang Trihatmodjo ke negara. 

"Pasca putusan, Kemenkeu berkomitmen melanjutkan upaya penagihan secara optimal sehingga piutang negara tersebut dapat diselesaikan," katanya. 

Adapun, dia menambahkan, pemerintah memiliki cara supaya Bambang Trihatmodjo mau segera membayar utangnya. 

"Nanti akan dilakukan pendekatan dan persuasi," tandas Yustinus.

Putusan

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta disebutkan bahwa "Amar putusan. Mengadili. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)."

Putusan itu dibacakan dalam sidang virtual pada Kamis (4/3/2021) kemarin, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Dyah Widiastuti dengan anggota Indah Mayasari dan Elfiany. Sedangkan tim hukum Bambang diketuai oleh mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Seperti diketahui, awalnya Menkeu mencekal Bambang pada akhir 2019. Lalu diperpanjang lagi pada Mei 2020 untuk enam bulan ke depan.

Perpanjangan itu dilakukan engan menerbitkan SK No 108/KM.6/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara. (Yanuar Riezqi Yovanda) 

Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved