Jokowi Teken Perpres 14/2021, yang Menolak Divaksin Covid-19 Jaminan Sosialnya Bakal Dicabut

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021, tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Perpres tersebut merupakan perubahan atau revisi dari Perpres 99/2020.

Dalam Perpres yang diteken pada 9 Februari 2021 tersebut, terdapat pasal yang mengatur kewajiban vaksinasi bagi masyarakat yang telah ditetapkan menerima vaksin.

Baca juga: Ahok Lebih Pilih Punya Nama Baik Ketimbang Disebut Legenda Politik

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19, dapat dikenakan sanksi administratif," begitu bunyi Pasal 13A ayat (4), dikutip Tribunnews dari Perpres tersebut, Sabtu (13/2/2021).

Bagi masyarakat yang menolak divaksin, padahal sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin, akan mendapatkan sanksi administratif.

Di antaranya, berupa penundaan penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

Baca juga: Lewati Arus Deras, KITA Salurkan Bantuan Kebutuhan Pokok dan Obat-obatan untuk Korban Banjir Subang

Juga, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.

"Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya," bunyi pasal 13A ayat 5.

Selain sanksi administratif, masyarakat yang menolak vaksinasi, bahkan hingga menyebabkan terhalangnya program penanggulangan Covid-19, juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Wabah Penyakit Menular.

Baca juga: PKB Lirik Raffi Ahmad-Agnes Monica di Pilgub DKI 2024, Dianggap Punya Empati Kuat pada Nasib Rakyat

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2)."

"Dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a)."

"Dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular," bunyi pasal 13B.

Baca juga: Aparat yang Bisa Turunkan Angka Kasus Covid-19 Bakal Dapat Ganjaran Ini dari Kapolda Metro Jaya

Warga dikecualikan untuk tidak mengikuti vaksinasi ,yakni apabila tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

Salah satunya, terkait kondisi kesehatan.

Perpres tentang vaksinasi tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan.

Baca juga: Putranya Jadi Pengurus PPP, Ini Kata Bamsoet

Perpres diundangkan sehari setelah diteken Jokowi, atau tepatnya sejak 10 Februari 2021.

Update Vaksinasi

Sejak program vaksinasi Covid-19 dimulai pada 13 Januari 2021, pemerintah sudah menyuntikkan dosis pertama kepada 1.060.326 (72,19%) penduduk hingga Sabtu (13/2/2021).

Sedangkan dosis kedua sudah diberikan kepada 415.486 (28,29%) orang.

Dikutip dari laman kemkes.go.id, rencana sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah 181.554.465 penduduk yang berumur di atas 18 tahun.

Baca juga: Ahok Lebih Pilih Punya Nama Baik Ketimbang Disebut Legenda Politik

Hal ini untuk mencapai tujuan timbulnya kekebalan kelompok (herd immunity).

Karena ketersediaan jumlah vaksin Covid-19 bertahap, maka dilakukan penahapan sasaran vaksinasi.

Untuk tahap pertama, vaksinasi Covid-19 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Baca juga: Lewati Arus Deras, KITA Salurkan Bantuan Kebutuhan Pokok dan Obat-obatan untuk Korban Banjir Subang

Yang meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan sampai saat ini, jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 adalah 1.809.070 orang, sedangkan yang sudah registrasi ulang sebanyak 1.736.464 orang.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 10 Februari 2021, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 303.715 (25.7%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 170.642 (14.4%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 138.547 (11.7%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 119.479 (10.1%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 50.941 (4.3%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 46.953 (4.0%)

RIAU

Jumlah Kasus: 29.842 (2.5%)

BALI

Jumlah Kasus: 29.295 (2.5%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 27.802 (2.3%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 26.767 (2.3%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 24.273 (2.1%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 22.286 (1.9%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 19.177 (1.6%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 15.939 (1.3%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 14.931 (1.3%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 14.141 (1.2%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 12.521 (1.1%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 11.151 (0.9%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 9.770 (0.8%)

ACEH

Jumlah Kasus: 9.373 (0.8%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 9.059 (0.8%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 8.403 (0.7%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 8.205 (0.7%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 7.969 (0.7%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 6.918 (0.6%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 6.630 (0.6%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 6.568 (0.6%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 5.549 (0.5%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 4.928 (0.4%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 4.701 (0.4%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 4.666 (0.4%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 4.527 (0.4%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 4.174 (0.4%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 3.713 (0.3%). (Taufik Ismail)