Din Syamsuddin Dilaporkan atas Tuduhan Radikalisme, Said Didu Keheranan, Curiga Ada Arahan Khusus

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin dilaporkan atas tuduhan radikalisme oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung ( ITB).

Ia dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sejumlah pihak pun mempertanyakan motif dari laporan tersebut.

Said Didu dalam akun Twitternya menyebut tudingan itu "sangat mengherankan dan tidak masuk akal."

Said Didu curiga, ada sebuah arahan untuk menjatuhkan Din Syamsuddin yang belakangan sering memberikan kritiknya kepada pemerintah.

Baca juga: Dewi Tanjung Berniat Polisikan Novel Baswedan terkait Pernyataan Tentang Kematian Ustaz Maaher

"Saya sangat heran dan sangat tidak masuk akal kalau ada pihak yg menuduh prof Dien Syamsuddin sebagai orang yang radikal. Atau apakah memang ada "arahan" bahwa semua orang yang tidak mau menjilat harus dituduh radikal dan dilaporkan?" tanya Said Didu, Jumat (12/2/2021)

Selain Said Didu, sejumlah tokoh lain juga keheranan Din Syamsuddin dituding radikal.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid memberikan pandangan terkait pelaporan itu yang menurutnya tidak masuk akal.

Hidayat mencontohkan, belum lama ini Prof Din Syamsudin baru saja menjadi pembicara Perayaan Al Azhar (Mesir) untuk Hari Persaudaraan Kemanusiaan se-Dunia.

Kegiatan itu merupakan even internasional untuk mengarusutamakan moderasi menolak radikalismeyang diinisiasi oleh Syekh Al Azhar bersama Paus Fransiscus.

“Maka sangat tidak rasional dan aneh bila tokoh terhormat yang diterima dan dikenal luas sebagai antiradikalisme dan sangat moderat sekelas Prof Din itu malah dituduh radikal,” kata Hidayat melalui siaran pers di Jakarta

Hidayat mengatakan sudah sewajarnya KASNdan Kementerian Agama (Kemenag) mengkritisi dan tidak mengamini laporan aneh tersebut.

“Lebih aneh lagi, kalau sampai meluluskan aduan tersebut. Apa kata dunia?” tegas Hidayat.

Ia mengakui bahwa KASN memang memiliki kewenangan mengawasi kode etik setiap ASN, serta memeriksa laporan yang masuk ke lembaga tersebut.

Meski demikian, kata dia, sewajarnya KASN berlaku selektif dengan memverifikasi laporan-laporan yang masuk agar menjaga profesionalitas dan tidak membuang energi institusi yang memiliki tugas yang sangat penting tersebut.

“Laporan terhadap Prof Din atas tuduhan radikalisme itu jelas tidak masuk akal,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyebut tudingan yang dilayangkan kepada Din tersebut justru menjadi pertanyaan.

Baca juga: Sering Diledek di Dalam Negeri soal Utang, Sri Mulyani Jadi Pimpinan Koalisi Menteri Keuangan Dunia

Pasalnya, selama ini DIn Syamsuddin justru dikenal sebagai tokoh yang menghormati keberagaman.

"Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antar umat beragama, baik di dalam maupun luar negeri," kata Mu'ti di Jakarta, Jumat (12/2/2021).

Ia menyebutkan, Din Syamsudin adalah tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi WA Syahadah di PP Muhammadiyah, hingga akhirnya dijadikan sebagai keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar.

Baca juga: Tak Terima Istrinya Sering Dimodusin, Pedagang Buah di Bekasi Tikam Anak Buahnya dengan Pisau

Din juga pernah menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerja sama antar agama dan peradaban.

Dalam menjalankan tugasnya itu, Din Syamsuddin telah memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi  tentang Wasatiyah Islam, Islam yang moderat.

Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word. Selain itu, Dia Syamsuddin diketahui juga merupakan moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP).

Baca juga: Dianggap Meresahkan, Video Syur Mirip Artis Gabriella Larasati Dilaporkan ke Polisi

Abdul Mu'ti menambahkan, adapun kritikan yang dilayangkan DIn selama ini, merupakan bentuk tanggungawab sebagai tokoh bangsa.

"Kalau Pak Din banyak melontarkan kritik, itu adalah bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan. Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua pihak hendaknya tidak anti kritik yang konstruktif," kata Mu'ti.

Dalam situasi negara yang sarat dengan masalah, Mu'ti berharap sebaiknya semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan.

Baca juga: Ramai Desakan Berangus Buzzer, Ferdinand Hutahaean: Banggalah Kita sebagai Buzzer Kebenaran

Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.

"Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerja sama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan, dan membawa masalah privat ke ranah publik," ujarnya.

Akun Twitter Din Syamsuddin diretas

Beberapa waktu lalu, salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin mendapat serangan di dunia maya.

Akun Twiternya @OpiniDin diambilalih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Setelah diambilalih, akun tersebut mencuitkan kalimat-kalimat termasuk poster yang bernuansa provokatif, salah satunya tentang isu pemakzulan.

Banyak pihak yang menyayangkan aksi peretasan tersebut dan dilambangkan sebagai bentuk matinya demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Sering Diledek di Dalam Negeri soal Utang, Sri Mulyani Jadi Pimpinan Koalisi Menteri Keuangan Dunia

Salah satu inisiator KAMI, Said Didu, menginformasikan bahwa cuitan dari akun tersebut bukanlah dari Din Syamsuddin, melainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Ternyata akun Pak Din @OpiniDin sejak kemarin dihack dan dikendalikan oleh orang lain sejak kemarin.  Mention terakhir dari beliau tgl 26 Juni. Mention setelah itu adalah mention orang yang mengambil alih akun tersebut," tulis Said Didu dikutip Wartakotalive.com dari akun Twiternya, Rabu (19/8/2020).

Sejumlah akun menyebut bahwa pengambilalihan akun tersebut adalah upaya untuk menjatuhkan KAMI yang baru dideklarasikan.

Pasalnya, pemegang akun tersebut sengaja membuat poster-poster berisi kutipan para deklarator KAMI yang narasinya provokatif.

Baca juga: Berniat Bela Ganjar Pranowo terkait Buku Pak Ganjar Tidak Salat, Tsamara Dipermalukan Warganet

Seperti salah satunya, poster dengan foto Said Didu dengan narasi di dalamnya bertuliskan, "Ambil alih Pemerintahan ke tangan rakyat."

Upaya ini dinilai bertujuan untuk menggiring opini bahwa KAMI ingin memakzulkan pemerintahan yang sah.

Politisi Fadli Zon menilai, ada muatan adu domba rakyat oleh pihak-pihak yang meretas dan mengambilalih akun milik Din Syamsudin.

"Cara-cara pembajakan akun seperti ini adalah salah satu cara merusak demokrasi dan adu domba rakyat," tulis Fadli Zon