Karena Alasan Ini, Komnas HAM Dukung dan Apresiasi SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Menurut Beka, SKB ini sejalan dengan pendekatan hak asasi manusia terkait kebebasan beragama.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Komnas HAM mendukung Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait seragam sekolah. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mendukung langkah pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait seragam sekolah.

Menurut Beka, SKB ini sejalan dengan pendekatan hak asasi manusia terkait kebebasan beragama.

"Komnas HAM pada posisi apreasiasi atas SKB 3 Menteri tersebut."

DAFTAR Terbaru 43 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah dan Bali Terbanyak, Jakarta Ada 4

"Karena, pertama pendekatan yang utama dalam SKB 3 Menteri adalah pendekatan hak asasi manusia."

"Ini yang kemudian dari sisi Komnas mengapresiasi," tutur Beka dalam webinar yang digelar Imparsial dan Yayasan Cahaya Guru, Senin (8/2/2021).

Beka menilai SKB ini juga merespons beberapa kasus intoleransi serupa mengenai seragam sekolah, yang terjadi di daerah lain.

Isu Kudeta Bikin Popularitas dan Favorabilitas AHY dan Demokrat Melejit, Moeldoko Juga

Beka mengungkapkan terdapat beberapa daerah yang melaporkan kasus serupa kepada Komnas HAM.

SKB ini, menurut Beka, dapat mengatasi kasus yang terjadi di daerah lain.

"Saya kira respons atau SKB 3 Menteri dalam posisi merespons semua."

DAFTAR Terbaru 16 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Papua Dominan, Juga Ada di Nias dan Maluku Utara

"Tidak hanya di Padang saja, namun juga fenomena-fenomena yang sama terjadi di banyak daerah di Indonesia," tutur Beka.

Menurut Beka, melalui SKB ini pemerintah telah memberikan hak kepada warga negara untuk mengekspresikan keyakinannya.

Dirinya menilai negara memang tidak seharusnya melarang maupun memaksa warganya dalam beragama.

Popularitas Demokrat dan AHY Melejit Gara-gara Isu Kudeta, Djarot: Terinspirasi Drakor

"Mengapa kami mengapresiasi karena poinnya adalah hak, yaitu negara tidak boleh posisinya, memaksa atau melarang."

"Karena terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ekspresinya seperti apa," papar Beka.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved