PPKM Jawa Bali

Fraksi Partai Demokrat Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Rencana Lockdown Weekend

Pemprov DKI Jakarta diminta untuk mengkaji ulang rencana lockdown weekend (karantina saat akhir pekan).

Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai acara pemusnahan narkoba di Mapolda Metro Jaya, Rabu (3/2/2021). Dalam kesempatan tersebut Ahmad Riza Patria usulan lockdown akhir pekan yang disampaikan Komisi IX DPR RI. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji ulang rencana lockdown weekend (karantina saat akhir pekan).

Rencana yang diusulkan anggota DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay itu dianggap bisa berdampak besar terhadap pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah di Jakarta.

"Pemprov perlu mengkaji ulang terhadap rencana lockdown akhir pekan, karena dengan adanya lockdown akan banyak merugikan bagi para UKM," ujar Ketua Fraksi Demokrat di DPRD DKI Desie Christhyana Sari pada Jumat (5/2/2021).

Video: Polsek Gambir Pantau Kegiatan Swab Antigen bagi Warga Kurang Mampu

Desie Christhyana Sari mengatakan, saat ini mereka sedang mencoba merangkak naik dari kondisi sebelumnya yang sangat mengkhawatirkan akibat dampak pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu.

Desie mengatakan, Pemprov DKI harus memberikan solusi yang tidak merugikan masyarakat, khususnya mereka yang berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah.

Selain bantuan sosial tunai (BST) yang terus digencarkan, DKI juga dapat memperbanyak bantuan dana stimulus bagi pelaku usaha agar bangkit dari keterpurukan.

UPDATE Covid-19 di Indonesia: Pasien Sembuh Bertambah 11.641, DKI Total Kasus Sembuh Terbanyak

PRAKIRAAN Cuaca Jumat 5 Februari, BMKG: Waspadai Hujan Kilat dan Angin Kencang di Jaksel-Jaktim

Di sisi lain, pengawasan dan penindakan pelanggar PSBB juga harus ditegakkan di tengah masyarakat.

"Rasa kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi masyarakat saya dapatkan langsung ketika turun menemui mereka. Bagi masyarakat, situasi yang menakutkan adalah kalau tidak makan sehari, dibanding dengan risiko penularan Covid-19," katanya.

Karena itu Desi menilai, DKI harus mempertahankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang selama ini diterapkan, dibanding lockdown akhir pekan.

Kata dia, penyebaran Covid-19 terjadi kapan saja selama warga mengabaikan protokol kesehatan.

Gojek Perbaharui Fitur GoGreener Carbon Offset, Ajak Penggunanya Peduli Lingkungan

"Harus dipahami virus itu tidak mengenal hari libur, dan masa inkubasi pasien konfirmasi positif Covid-19 berada pada kisaran waktu satu pekan atau lebih," jelas Desie yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal mengkaji usulan DPR RI soal lockdown week end (karantina saat akhir pekan) di Ibu Kota.

Tujuannya untuk menekan penyebaran Covid-19 di klaster keluarga di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, usulan yang disampaikan DPR RI Saleh Daulay sebetulnya mengadopsi kebijakan yang dilakukan negara Turki.

BANJIR, Terowongan Penghubung Dua Kampung Tak Bisa Dilalui Pengendara, Terendam Setinggi 1,2 Meter,

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved