Menteri Kesehatan Minta Tambahan Anggaran Rp 132 Triliun, untuk Vaksin Covid-19 Paling Banyak

"Wajar kalau misalnya Rp 200 triliun lebih, karena waktu itu kami minta kalau cuma 5% untuk kesehatan kapan selesainya, kan banyak program jangka pendek yang harus selesai," paparnya.

Anggaran Belum Masuk

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membenarkan anggaran vaksin Covid-19 hingga kini belum masuk ke Kementerian Kesehatan.

Hal ini ia ungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

"Soal anggaran vaksin, benar, anggaran vaksin belum masuk," ujar Budi di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Jadi Calon Kapolri Pilihan Jokowi, Mobil Komjen Listyo Sigit Prabowo Cuma Toyota Fortuner

Namun, Budi menegaskan anggaran vaksin Covid-19 sebenarnya sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tapi secara prinsipnya di rapat kabinet sudah kami diskusikan."

"Dan secara prinsip sudah disetujui Ibu Menkeu, bahwa anggaran vaksin pasti diberikan," jelasnya.

Baca juga: Wadah Pegawai KPK Dukung Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri, Dinilai Polisi Reformis dan Profesional

Namun, lanjut Budi, masih ada diskusi yang harus dilakukan terkait bagaimana mekanisme dan pos anggaran vaksinasi itu.

Seperti, apakah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bendahara Umum Negara (BUN), atau melalui revisi anggaran.

"Cuma modalitasnya dan mekanismenya seperti apa, nanti Kemenkeu yang akan putuskan."

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 13 Januari 2021: Pecah Rekor! Pasien Positif Melonjak 11.278 Orang

"Apakah lewat revisi anggaran, BA BUN, atau lewat program PEN," papar Budi.

Sebelumnya, pemerintah memulai program vaksinasi Covid-19 secara gratis pada Rabu, (13/01/2021) pagi.

Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang memulai sekaligus memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19 perdana.

Baca juga: DAFTAR Harta Kekayaan 5 Jenderal Calon Kapolri, Komjen Arief Sulistyanto Paling Tajir

Kepastian berjalannya program vaksinasi ini diperoleh setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap vaksin berdasarkan hasil uji klinis tahap tiga di Bandung dan data saintifik lainnya.