Breaking News:

Calon Kapolri

TIGA Permintaan IPW ke Listyo Sigit Prabowo Usai Presiden Jokowi Lantik Jadi Kapolri, Apa Saja?

Setidaknya, terdapat tiga permintaan yang diajukan IPW setelah Listyo Sigit Prabowo secara resmi dilantik Presiden menjadi Kapolri hari ini, Rabu.

TRIBUNNEWS.COM/IST/HO
Hari ini, Rabu (27/1/2021), Presiden Jokowi akan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Foto dok: Calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tidak ada lagi hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tugas berat telah menanti Komjen Listyo Sigit Prabowo usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis hari ini, Rabu (27/1/2021).

Salah satu tugas itu, menurut Indonesian Police Watch (IPW), adalah Listyo Sigit Prabowo bisa jadi ikon anti-diskriminasi di tubuh Polri.

"Sebab selama ini sulit sekali bagi pati non muslim untuk memegang jabatan tertentu di Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane lewat keterangan tertulis, Selasa (26/1/2021).

Video: Dukung Program Calon Kapolri Mengurangi Celah Penyimpangan Pengemudi

Neta mengatakan, selama Indonesia merdeka dan selama Polri berdiri, baru dua kali Kapolri dijabat pati non muslim, yakni Widodo Budidarmo kerabat Ibu Tien, dan Listyo Sigit mantan ajudan Jokowi.

"Sigit berhasil lolos dari lubang jarum diskriminasi di tubuh kepolisian," ujarnya.

Sebab itu, dengan dilantiknya menjadi Kapolri, Neta menyebut Sigit harus membawa paradigma baru di tubuh Polri, paradigma yang anti-diskriminasi, dan Sigit harus mampu menjadi ikonnya.

Baca juga: Link Live Streaming Pelantikan Kapolri Listyo Sigit di Kompas TV Rabu Pukul 09.30 WIB

Baca juga: Hari ini Jokowi Lantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri di Istana, ini Susunan Acaranya

Setidaknya, lanjut Neta, ada tiga diskriminasi di tubuh Polri yang harus segera dihilangkan Kapolri Sigit.

"Pertama, segera cabut Surat Keputusan Kapolri No: Kep/407/IV/2016 tgl 20 April 2016 yang menyebutkan syarat menjadi Kapolda/Wakapolda harus berpendidikan espimti/Lemhanas/Sesko TNI."

"Sementara pendidikan Diklatpim TK I tidak diakui dan hanya syarat untuk Irwasda ke bawah," tambahnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved