Breaking News:

Korupsi Edhy Prabowo

KPK Duga Iis Rosita Dewi, Istri Eks Menteri KP Edhy Prabowo Kecipratan Aliran Duit Suap Ekspor Benur

KPK menduga Iis Rosita Dewi, istri eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ikut kecipratan aliran dana suap izin ekspor benih bening lobster

TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Iis Rosita Dewi, istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/12/2020). Iis Rosita Dewi diperiksa dalam kasus yang menjerat suaminya dalam perkara suap izin ekspor benih lobster. 

Wartakotalive.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Iis Rosita Dewi, istri eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ikut kecipratan aliran dana suap izin ekspor benih bening lobster atau benur.

Aliran uang itu diterima anggota Komisi V DPR tersebut dari Edhy dan sekretaris pribadinya, Amiril Mukminin.

Untuk mendalami hal tersebut tim penyidik memeriksa Alayk Mubarrok, yang merupakan seorang tenaga ahli Iis Rosita Dewi.

Alayk diduga mengetahui adanya aliran dana yang diterima Edhy dan Amiril Mukminin dari eksportir benur.

Bahkan, Alayk diduga merupakan pihak yang menyerahkan uang dari Edhy dan Amiril Mukminin kepada Iis.

"Dikonfirmasi terkait posisi yang bersangkutan sebagai salah satu tenaga ahli dari istri tersangka EP (Edhy Prabowo) yang diduga mengetahui aliran uang yang diterima oleh tersangka EP dan tersangka AM (Amiril Mukminin) yang kemudian diduga ada penyerahan uang yang diterima oleh istri tersangka EP melalui saksi ini," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Rabu (27/1/2021).

Dalam perkara ini KPK menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka.

Enam orang sebagai penerima suap yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; stafsus Menteri KP, Safri dan Andreau Pribadi Misanta; sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Amiril Mukminin; Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi; dan staf istri Menteri KP, Ainul Faqih.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pihak pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito.

Halaman
12
Editor: Bambang Putranto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved