Selain Digunakan Kemenkes untuk Program Vaksinasi, Ini Instansi Lain yang Pakai Database KPU

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ogah memakai basis data masyarakat dari kementeriannya sendiri, untuk program vaksinasi Covid-19.

Budi lebih memilih data milik KPU karena dianggap lebih terpercaya.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, data KPU memang kerap digunakan oleh sejumlah lembaga.

Baca juga: Edhy Prabowo Memohon Diizinkan Tatap Muka Bertemu Keluarga, Begini Jawaban KPK

Kemenkes, katanya, bukanlah satu-satunya.

"Kemenkes adalah bukan lembaga pertama yang akan menggunakan data KPU," kata Hasyim kepada wartawan, Sabtu (23/1/2021).

Hasyim menjelaskan, mereka yang pernah memanfaatkan data KPU antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Baca juga: Bupati Sleman Diduga Kuat Sudah Terpapar Covid-19 Saat Divaksin, tapi Tanpa Gejala

Penggunaan data itu meliputi pemeriksaan nama-nama calon anggota Bawaslu daerah dan Panwaslu di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Sementara, data KPU digunakan Kemendagri dan Kemen PAN-RB untuk memeriksa nama - nama CPNS dalam Sipol.

Tujuannya, memastikan calon Bawaslu, Panwaslu atau CPNS bukan merupakan anggota partai politik.

Baca juga: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Cara Testing Covid-19 di Indonesia Salah

"Dalam rangka untuk memastikan calon Bawaslu, Panwaslu, CPNS bukan anggota parpol," ungkapnya.

Terhadap penggunaan data KPU ini, Hasyim menyatakan hal itu merupakan cermin dari kepercayaan publik dan berbagai pihak atas sistem informasi yang disajikan KPU, yakni Sipol dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

"Ini menunjukkan kepercayaan publik dan berbagai pihak kepada sistem informasi yang disediakan KPU yaitu Sidalih dan Sipol," papar Hasyim.

Baca juga: Tersinggung Dibilang Ganteng, Pria di Riau Bacok Sesama Penghuni Indekos Hingga Tewas

Sebelumnya diberitakan, basis data yang digunakan pemerintah dalam vaksinasi Covid-19, ternyata menggunakan milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Alasannya, selain baru menggelar pilkada serentak, kata Budi, data KPU lebih terpercaya ketimbang data dari Kementerian Kesehatan yang ia pimpin.

Baca juga: DPR Serahkan Surat Persetujuan Listyo Sebagai Kapolri kepada Jokowi, Dilantik Sebelum 30 Januari

Hal itu disampaikan Budi dalam kegiatan virtual bertajuk 'Vaksin dan Kita' yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, dikutip Tribunnews dari tayangan YouTube PRMN Suci, Jumat (22/1/2021).

"Saya enggak mau lagi memakai data Kementerian kesehatan, saya sudah kapok."

"Saya ambil datanya KPU."

Baca juga: 82 Persen Tempat Tidur Terpakai, RS Darurat Wisma Atlet Minta Tambahan Tenaga Kesehatan

"KPU manual itu kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current."

"Jadi ambil data KPU base-nya untuk masyarakat di atas 17 tahun," ungkap mantan Wamen BUMN ini.

Budi memiliki alasan lebih memilih basis data milik KPU.

Baca juga: Ususnya Luka, Maheer At-Thuwailibi Dirawat di RS Polri Kramat Jati

Sebab, saat menyiapkan lokasi penyuntikan vaksinasi dan menggunakan data Kemenkes, banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang tidak detail tercatat.

"Saya enggak mau pakai data itu (Kemenkes), secara agregat ini dibilang cukup jumlah puskemas, dan rumah sakit cukup untuk menyuntik."

"RS pemerintah saja (cukup) enggak usah melibatkan swasta."

Baca juga: Haji Lulung Ajak Pemimpin Tobat Nasional, Katanya Bencana Akibat Ulah Manusia Berlaku Zalim

"Saya kapok, enggak percaya data nasional."

"Saya lihatin sampai kabupaten/kota ada 512. Itu ada 60 persen enggak cukup."

"Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa."

Baca juga: Tabur Bunga di Lokasi Kecelakaan SJ 182, Direktur Utama Sriwijaya Air: Saya Terpukul

"Tetapi, begitu di Puncak Jaya (Papua), Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai), karena fasilitasnya enggak ada," sambung Budi.

Untuk itu, ke depan ia ingin memperbaiki strategi vaksinasi agar dapat mencapai target Presiden Jokowi yang ingin program nasional tersebut rampung dalam satu tahun ke depan.

"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kot,a nanti saya perbaiki startegi vaksinasinya," jelas Budi.

Baca juga: Tabur Bunga, Bibir Keluarga Korban SJ 182 Bergetar Sebut Nama Tuhan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga akan melibatkan rumah sakit swasta dalam proses vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, hal itu sebagai upaya mencapai target Presiden Jokowi yang meminta vaksinasi rampung dalam 12 bulan. (Danang Triatmojo)