Vaksinasi Covid19

Komisi IX DPR Bakal Bahas Skenario Vaksin Covid-19 Mandiri Jika yang Gratis Lambat

Komisi IX DPR menyoroti wacana pemerintah membuka program vaksinasi Covid-19 mandiri.

Warta Kota
Seorang Tenaga kesehatan di RS Polri tengah menerima vaksin Covid-19, di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat (15/1/2021). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi IX DPR menyoroti wacana pemerintah membuka program vaksinasi Covid-19 mandiri.

Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengatakan, tak menutup kemungkinan pihaknya akan membahas skenario vaksin mandiri ini.

Namun, dengan catatan jika hasil evaluasi vaksin gratis berjalan lambat.

Baca juga: Ketua Kadin Pastikan Pengusaha Bakal Gratiskan Vaksin Covid-19 Mandiri untuk Karyawan

“Jika nanti di kemudian hari hasil evaluasi (program vaksin gratis) prosesnya lambat."

"Maka tidak menutup kemungkinan kami akan membahas skenario vaksin mandiri,” kata Felly kepada wartawan, Jumat (22/1/2021).

Felly mengatakan, tahapan vaksin mandiri yang diutamakan kepada perusahaan ini harus diawasi, dan harus melalui pintu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 23 Januari 2021: Pasien Positif Tembus 977.474 Usai Tambah 12.191

“Dengan syarat semua prosesnya diawasi, dan tahapannya satu pintu lewat pemerintah."

"Dalam hal ini leading sector-nya adalah Kementerian Kesehatan,” ucapnya.

Felly menekankan, program vaksin gratis tetap menjadi garda utama pemerintah.

Baca juga: Doni Monardo Diduga Tertular Covid-19 Saat Makan Bersama, Ini Isi Lengkap Prokes di Restoran

Dia menegaskan, vaksinasi gratis merupakan wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

"Karena itu adalah bentuk tanggung jawab negara sesuai dengan amanat undang-undang."

"Dengan tujuan bagaimana secepatnya terbentuk herd immunity, tentu syaratnya adalah jumlah populasi yang divaksin,” paparnya.

Baca juga: Meski Fokus Cari CVR SJ 182, KNKT Bakal Lapor Basarnas Jika Temukan Jasad Korban

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menegaskan, wacana vaksin mandiri memerlukan persetujuan DPR dan Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, opsi vaksin berbayar ini bukan sebagai prioritas, tapi perlu disediakan, asalkan berbeda merek dengan yang disediakan pemerintah.

"Vaksin mandiri kenapa juga diperlukan."

Baca juga: Densus 88 Ciduk 5 Orang Terafiliasi Jaringan Bom Polrestabes Medan di Aceh, Ada Paspor dan Buku ISIS

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved