Wacana Pam Swakarsa Dihidupkan Kembali, Berikut Ini Alasan Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo

Ia menilai, peraturan baru tersebut terkesan seperti “mempersenjatai” rakyat.

Padahal, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah polisi.

Selain itu, Asfinawati berpendapat, kekuasaan polisi akan semakin luas sehingga rawan penyalahgunaan.

“Kekuasaan polisi akan makin luas karena punya kepanjangan tangan"

"Penyalahgunaan akan besar banget dan siapa pun yang beri legitimasi itu akan punya kekuasaan kepada yang disebut di sini," tuturnya.

Polri Bukan Alat Kekuasaan

Kepolisian Republik Indonesia atau Polri bukan alat kekuasaan melainkan Polri alat negara.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo di dalam fit and proper test di Komisi III, Rabu (20/1/2021).

Disebut Polri alat negara, kata Komjen Listyo Sigit Prabowo, menjadi prinsip utama untuk mendukung kemajuan Indonesia.

"Polri juga tidak boleh menjadi alat kekuasaan karena sejatinya polri adalah alat negara"

"Oleh karenanya setiap tindakan polri untuk mendukung kemajuan Indonesia," ungkapnya Listyo Sigit Prabowo.

Dijelaskannya dalam penegakan hukum itu harus memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mengedepankan instrumen hukum yang progresif.

"Melalui penyelesaian perkara restorative justice dilakukan dengan memberikan ruang yang lebih luas dalam implementasi restorative dan problem solving," ujarnya.

Lebih lanjut, Listyo mengatakan, proses penegakan hukum harus diawasi melalui optimalisasi e-management penyidikan guna menghindari proses hukum yang berlarut.

"Dengan e-management tersebut masyarakat dapat informasi secara online mengenai perkembangan SP2HP penyidikan, dan bisa menuliskan kritik dan akan direspons," kata dia.