Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Mogok Jualan Akibat Pemerintah Diam Soal Kenaikan Harga

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pedagang daging sapi se-Jabodetabek akan menggelar aksi mogok selama tiga hari, Selasa  (19/1/2021) hingga Kamis (21/1/2021).

Aksi itu bermula dari rapat yang digelar Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Minggu (17/1/2021).

Berdasarkan hasil rapat, diputuskan pedagang sapi diimbau untuk menghentikan aktivitas perdagangan, baik di pasar maupun RPH sejak Selasa (19/1/2021) sampai Kamis (22/1/2021).

TB Mufti Bangkit Sanjaya, Sekretaris APDI DKI Jakarta, mengatakan imbas kenaikan harga daging menyebabkan para pengusaha kesulitan untul bisa menjualnya kepada warga.

"Yang melatarbelakangi kan kenaikan harga yang semakin tahun semakin naik, puncaknya empat bulan lalu lonjakan harga sudah liar tidak terkontrol dan pemerintah cenderung pasif seperti itu," kata Mufti saat dikonfirmasi, Selasa (19/1/2021).

Harga satu kilogram sapi karkas saat ini menyentuh angka Rp 94.000. Padahal di momen tertentu saat lebaran tahun lalu, satu kilogram karkas paling mahal hanya Rp 86.000.

Mufti memprediksi harga karkas bakal terus merangkak naik hingga bulan-bulan berikutnya.

"Nah ini diprediksi akan naik terus sampai dengan bulan Maret atau April dengan harga tertinggi 105.000 per kilogram per karkas," ucapnya.

Hal yang menyebabkan mahalnya jarga daging lantaran stok daging yang biasanya didatangkan dari Australia, terus berkurang dikarenakan negara kanguru tersebut lebih memilih menjual sapi kepada negara lain.

Alhasil, stok daging di dalam negeri semakin menipis dan menyebabkan kelangkaan barang.

"Kita kalah harga oleh Vietnam dan Thailand. Sapi untuk kita banyak terserap ke sana. Oleh Australia diekspor ke Thailand dan Vietnam karena berani beli dengan harga tinggi," tutur Mufti

APDI telah mengeluhkan kenaikan hatga kepada pemerintah, bahkan mereka pun bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, tak ada respons atas permasahalan tersebut.

"Kami sudah layangan surat sebagai asosiasi DKI ke kementrian perdagangan dan pertanian, ke kantor staf kepresidenan. Satu minggu lalu tapi tak ada respons dari pihak terkait. Maka dari itu kami rapat dan menghasilkan kesepakatan bahwa kami mogok berjualan daging. Baik itu itu di pasar maupun di RPH-RPH," tutur Mufti.