Demokrat Pertanyakan Besarnya Anggaran Infrastruktur, Polri dan TNI Dibanding Anggaran Kesehatan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyoroti kebijakan fiskal pemerintah khususnya terkait rencana belanja anggaran pada tahun 2021.

Rachland merasa prihatin anggaran bidang kesehatan hanya naik 7 persen, sedangkan anggaran infrastruktur naik sebesar 98 persen dibandingkan tahun 2020.

Selain itu, Rachland menyoroti kenaikan anggaran Polri sebesar 21 Persen dan anggaran TNI sebesar 16 persen.

Baca juga: Mensos Blusukan di Jakarta, Geisz Chalifah Prediksi Akan Muncul Survei Unggulkan Risma di Atas Anies

Rachland mempertanyakan, kenapa dalam masa pandemi virus corona sekarang ini pemerintah lebih mendahulukan bidang infrastruktur dan pertahanan/keamanan ketimbang fokus dalam mengatasi persoalan wabah.

"Kenapa dalam masa wabah penyakit ini, pemerintah justru mendahulukan duit untuk pertahanan/keamanan dan infrastruktur daripada kesehatan?" tulis Rachland Nashidik di akun Twitternya, Minggu (3/1/2021).

Rachland juga menampilkan tabel belanja anggaran pemerintah yang disebut bersumber dari Kementerian Keuangan.

Baca juga: SP3 Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab Dibatalkan, Mahfud MD: Proses Hukum Harus Diteruskan

"Anggaran infrastruktur naik 98% dari anggaran tahun 2020. Anggaran untuk TNI naik 16% dan polisi 21%. Kesehatan naik juga, tapi cuma 7%. Memangnya angka terinfeksi dalam wabah penyakit ini sudah melandai?" tanya dia.

"Infrastrukfur, TNI dan Polri meroket. Begini bisa dibilang fokus pada menangani wabah penyakit?" tandasnya.

Penetapan APBN 2021

Beberapa waktu lalu Kementerian Keuangan telah mengumumkan penetapan APBN di tahun 2021.

Disadur dari laman kemenkeu.go.id, dalam penetapan RUU APBN 2021 menjadi Undang-Undang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir untuk menyampaikan Pidato Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (RUU APBN 2021) pada Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 untuk pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU APBN 2021 pada Selasa (29/09).

“Pendapatan negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp1.743,6 triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.444,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp298,2 triliun," jelas menteri.

Baca juga: Bantah Klaim Saraswati, Fadli Zon: Gerindra Tak Dukung Pembubaran Organisasi Tanpa Proses Pengadilan

"Target penerimaan negara menghadapi tantangan yang sangat berat dengan kondisi dunia usaha yang masih terdampak Covid-19 dan belum sepenuhnya pulih. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2021 disesuaikan dengan baseline di tahun 2020 yang mengalami tekanan berat di tengah pandemi Covid-19, namun tetap dengan upaya maksimal untuk menjaga basis penerimaan negara,” ungkap Menkeu.

Menkeu menambahkan, untuk belanja negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp2.750,0 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.954,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun.

Tingkat belanja negara tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan untuk tetap menjaga penguatan penanganan bidang kesehatan dan juga untuk menjaga serta memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi, dengan didukung peningkatan efektivitas dan reformasi berbagai program belanja negara. 

Baca juga: Survei Terbaru LKPI, Kepercayaan Masyarakat Terhadap PDI Perjuangan Turun, Gerindra Merosot Tajam

Fokus belanja nasional tidak hanya untuk menghadapi tantangan saat ini yang berhubungan dengan Covid-19, namun juga untuk membangun fondasi Indonesia secara lebih kuat di bidang sumber daya manusia, perbaikan produktivitas serta inovasi dan daya saing, serta pembangunan infrastruktur untuk menuju Indonesia maju.

Saat ini, arah pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan secara bertahap sejak perekonomian mengalami tekanan berat pada kuartal kedua yang menyebabkan kontraksi ekonomi hingga 5,3%.

Momentum perbaikan ekonomi ini akan terus dijaga dan diakselerasi melalui berbagai koordinasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020. 

Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik menuju akhir tahun 2020, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diperkirakan pada kisaran 5 persen, didukung oleh pemulihan konsumsi secara bertahap dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dalam kondisi new normal. 

Ia menekankan, catatan dan masukan pandangan fraksi-fraksi DPR dalam penetapan APBN tahun 2021 akan menjadi perhatian Pemerintah dalam menjalankan pengelolaan fiskal di tahun 2021, baik dari sisi pendapatan negara, belanja yang semakin efektif, pengendalian defisit, serta pengelolaan pembiayaan anggaran yang prudent. 

Kebijakan fiskal ke depan akan terus dijaga secara kredibel dan akuntabel (antara) memberikan dukungan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan kebutuhan untuk konsolidasi fiskal secara bertahap dan terukur, sehingga semuanya menjadi instrumen fiskal yang kredibel dan akuntabel