Virus Corona

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Sekolah Tatap Muka

Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyempurnakan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di SD Negeri 02 Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, pada Selasa (15/12/2020). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi X DPR meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembukaan sekolah pada Januari 2021, seiring masih tingginya kasus harian positif Covid-19.

“Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan."

"Mereka khawatir dengan penyebaran Covid-19 yang kian tak terkendali,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda lewat keterangan tertulis, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Lahan Markaz Syariah di Bogor Milik PTPN, FPI Mengaku Beli dari Petani, Diminta Segera Kembalikan

Menurutnya, pembukaan sekolah memang solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar (learning loss) bagi siswa selama masa pandemi Covid-19.

“Namun, akhir bulan ini tren peningkatan kasus Covid terus terjadi."

"Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan, mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun,” ujarnya.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 24 Desember 2020: Pasien Positif Tambah 7.199 Jadi 692.838 Orang

Oleh sebab itu, Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyempurnakan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Selain itu, kata Huda, Kemendikbud perlu mendorong kerja sama lintas kementerian, agar kendala utama PJJ, yakni ketersediaan gawai dan kuota data, bisa teratasi.

“Kemendikbud juga bisa mendorong Dinas-dinas Pendidikan di daerah untuk mengalakkan program kunjungan guru."

Baca juga: Said Didu Minta Maaf Soal Cuitannya di Twitter, Pelapor Pertimbangkan Cabut Laporan

"Atau pengadaan walkie talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal internet,” paparnya.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 47 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jakarta Masuk Lagi dan Sumbang 3 Wilayah

Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah.

"Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan."

Baca juga: Pemerintah Bubarkan 29 Lembaga Negara Lagi, 10 Tinggal Diumumkan, Salah Satunya Badan Pengawas Haji

"Untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved