Virus Corona
Walau Sudah Digratiskan Jokowi, Melanie Subono Tetap Belum Percaya Vaksin Covid-19 dari Pemerintah
Walau Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi sudah menggratiskannya, Melanie Subono tetap tak percaya vaksin Covid-19 dari pemerintah.
lihat foto
Mohamad Taufik mengatakan, payung hukum itu dibuat justru untuk melindungi warga Jakarta dari potensi penyebaran Covid-19.
Taufik tak bisa membayangkan penyebaran Covid-19 bila warga enggan divaksinasi.
Padahal langkah itu dilakukan untuk menangani pandemi yang berlangsung sejak Maret 2020 lalu.
“Vaksinnya kan gratis, kecuali vaksinnya beli. Masalah kalau dia sehat tapi nggak mau (divaksin), wajar kami kasih punishment (hukuman)"
"karena tetap bisa berpotensi untuk menularkan virus kepada yang lain,” kata Taufik pada Jumat (18/12/2020).
“Ini artinya kami mau mencegah penularan itu Covid-19, karena salah satunya lewat vaksin demi keselamatan semua,” lanjut Politisi Partai Gerindra ini.
Meski demikian, Taufik tak mempersoalkan bila ada warga yang menggugat produk hukum daerah tersebut.
Kata dia, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Sehingga langkah mereka yang meminta MA untuk menguji materiil Perda Nomor 2 tahun 2020 adalah haknya.
“Itu kan haknya warga DKI, cuma kami pertimbangannya itu, bahwa pemerintah ingin warga Jakarta sehat semua"
"yah sala hsatunya dengan cara vaksinasi. Justru kalau menolak vaksin, ada kemungkinan penyebaran lewat yang bersangkutan,” jelas Taufik.
Dalam kesempatan itu, Taufik enggan menanggapi jauh soal uji materiil Perda Penanggulangan Covid-19 di Jakarta ke MA.
Dia bahkan menyerahkan persoalan itu ke MA.
“Nggak apa-apa biarain saja kami lihat di putusan MA nantinya kayak apa. Nanti kami siapkan pengacara bila diperlukan,” ungkap Taufik.
Seperti diketahui, warga DKI Jakarta, Happy Hayati Helmi menggugat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta ke Mahkamah Agung (MA).
