Sesmenpora Gatot S Dewa Broto Berusaha Keras Hindari Korupsi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gatot S Dewa Broto ditunjuk sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) sejak Februari 2017.

Sebagai Sesmenpora atau Kepala Kantor, Gatot paham betul dengan kinerja Kemenpora bahkan celah-celah yang bisa menimbulkan penyelewengan anggaran.

Gatot kerap meminta setiap pejabat atau staf Kemenpora agar berhati-hati menggunakan anggaran negara.

Bahkan, Gatot pernah menyebut banyak “ranjau” di Deputi IV yang dulu pernah ia pimpin.

“Saya tahu ranjau-ranjaunya. Oleh karena itu, saat Pak Mulyana menggantikan saya (Deputi IV). Saya sudah mengingatkan ke Pak Mulyana untuk berhati-hati, karena di sana banyak ranjaunya,” kata Gatot kepada Tribunnews.com pada 25 September 2019.

Seperti diketahui, eks Deputi IV Kemenpora, Mulyana telah divonis 4 tahun 6 bulan penjara atas tindakannya menerima sejumlah uang dan mobil untuk membantu percepatan proses persetujuan dan pencairan dana hibah dari Kemenpora yang akan diberikan kepada KONI.

Kasus tersebut pun turut menjerat Imam Nahrawi yang kala itu menjabat sebagai Menpora.

Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara.

Dalam kasus ini, Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI Johnny E Awuy.

Seperti diketahui, kasus pejabat Menpora yang terjerat korupsi bukan hanya terjadi kepada Imam Nahrawi.

Menpora sebelumnya, Andi Alfian Mallarangeng juga terjerat kasus serupa.

Andi Mallarangeng divonis empat tahun penjara pada 2014, karena terbukti korupsi dalam proyek pembangunan lanjutan pusat pendidikan dan sekolah olahraga nasional Hambalang.

Melihat dua Menpora sebelumnya terjerat korupsi, kini Gatot berupaya untuk mengembalikan citra Kemenpora yang telah rusak.

Kini, Gatot membantu Menpora Zainudin Amali untuk terhindar dari praktik-praktik terlarang itu.

Seperti diketahui di bawah pimpinan Zainudin Amali, Kemenpora baru saja mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.