Breaking News:

Pilkada Serentak

KPUD Teluk Bintuni Akan Dilaporkan ke KPU Pusat, Ini Penyebabnya

KPUD Teluk Bintuni Akan Dilaporkan ke KPU Pusat, Ini Penyebabnya. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

Istimewa
ILUSTRASI Pemilukada 2020. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - KPUD Teluk Bintuni Dinilai Langgar Netralitas Dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 kemarin.

Hal tersebut berkaitan dengan diloloskannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni nomer urut 1, Ali Ibrahim Bauw - Yohanis Manibuy (AYO) meski terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari batas waktu yang sudah ditentukan.

Tim kampanye Paslon Petrus Kasihiw-Matret Kokop, Yohannes Akwan menegaskan akan melaporkan tindakan ketidaknetralan Kpud Teluk Bintuni ke KPU Pusat dan Bawaslu RI.

Baca juga: Pemprov DKI Dukung Saran Luhut Binsar Panjaitan soal 75 persen Warga WFH

"Kita akan laporkan Kpud Teluk Bintuni, ke KPU Pusat dan Bawaslu," tegasnya saat dikonfirmasi Senin (13/12).

Menurut Yohannes, berdasarkan Pasal 34 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 56 PKPU No. 5 Tahun 2017 dan dipertegas kembali oleh Keputusan KPU No. 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 diatur bahwa Paslon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota paling lambat tanggal 6 desember 2020, pada pukul 18:00 waktu setempat, dalam hal ini Waktu Indonesia Timur (WIT).

"Bahwa, pasangan calon Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy (AYO), hingga batas akhir ketentuan penyerahan LPPDK, yakni pada tanggal 6 Desember 2020, pukul 18:00 tidak menyerahkan laporan a-quo, dan hal ini dikonfirmasi oleh Komisioner Divisi Hukum KPUD Teluk Bintuni, Didimus Kambia," tandasnya.

Baca juga: Sekelompok Emak-emak Cari Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah Terkait Masalah Pembebasan Lahan

Sebelumnya, Komisioner Divisi Hukum KPUD Teluk Bintuni, Didimus Kimbia membenarkan keterlambatan itu dan meminta klarifikasi pasangan calon AYO.

“Kami minta klarifikasi alasan keterlambatan. Pasangan AYO laporkan jam 12 malam, sementara pasangan PMK2 melaporkan jam 6 sore,” terangnya Selasa (8/12/2020).

Didimus mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua KPUD, terkait laporan keterlambatan itu termasuk koordinasi dengan Bawaslu setempat.

"Ini saya masih mau menghadap pak ketua, untuk menyampaikan surat koordinasi dengan Bawaslu. Apakah keterlambatan bisa mendiskualifikasi atau tidak, kami belum putuskan," terangnya.

Baca juga: Diisukan Bakal Jadi Mensos Gantikan Juliari Batubara, Berikut Ini Daftar Kekayaan Tri Rismaharini

Namun, keesokan harinya Didimus melakukan klarifikasi ulang, dan mengatakan bahwa penyerahan LPPDK oleh Paslon AYO tidak mengalami keterlambatan, dikarenakan waktu berakhir kampanye dianulir oleh KPUD Teluk Bintuni menjadi berakhir pada tanggal 6 Desember 2020, maka penyerahan LPPDK paslon AYO terhitung belum terlambat.

Hal ini yang menjadi protes dari tim kampanye Pasangan Ir Petrus Kasihiw, MT dan Matret Kokop, SH., karena jadwal kampanye dari KPU Pusat adalah 26 September hingga 5 Desember 2020.

"Ini KPUD Teluk Bintuni ini memang sengaja mau mengubah jadwal dan melenceng dari jadwal KPU Pusat atau bagaimana? Itu jadwal kampanye nasionalnya kan sampai tanggal 5 Desember, maka tanggal 6 adalah batas akhir penyerahan LPPDK, bukan tanggal 7. Ini yang akan kami laporkan perihal ketidaknetralan mereka. Mereka seperti sengaja memaksa sampai ubah jadwal berakhir kampanye supaya LPPDK AYO bisa tetap diterima," ungkap Yohanes.

Baca juga: Sekelompok Emak-emak Cari Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah Terkait Masalah Pembebasan Lahan

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved