JS Prabowo Jadi Ketua Pelaksana KKIP Kementerian Pertahanan, Politikus PDIP: Kalau Saya Sih Malu
Menurut Hasanuddin, Suryo adalah orang yang paling sering mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menanggapi pengangkatan Johannes Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Menurut Hasanuddin, Suryo adalah orang yang paling sering mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah.
"Kalau saya pribadi, sebagai mantan perwira TNI saya malu menerima jabatan itu."
Baca juga: Penyelidikan Penembakan 6 Anggota FPI, Komnas HAM Temukan Barang yang Bisa Dilihat dan Dipegang
"Entahlah kalau beliau itu (Suryo Prabowo)."
"Apalagi KKIP itu ketuanya adalah Presiden Jokowi," kata Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).
Hasanuddin menjelaskan, pengangkatan pejabat di lingkungan KKIP diatur dalam UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan, yang dilengkapi oleh Peraturan Presiden (Perpres) 59/2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP.
Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 14 Desember 2020: Tambah 5.489, Pasien Positif Jadi 623.309 Orang
Ia menambahkan, aturan mengenai posisi Sekretaris KKIP, sesuai UU 16/2012, diatur lebih lanjut dalam Perpres 59/2013.
Pasal 6 ayat (2) Perpres tersebut menjelaskan, Sekretaris KKIP adalah Wakil Menteri Pertahanan atau yang ditunjuk oleh Ketua KKIP.
Pepres 59/2013 juga mengatur tentang jabatan Ketua Tim Pelaksana KKIP yang memiliki tugas dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang-bidang KKIP.
Baca juga: Ini Alasan Polisi Tak Borgol 4 Anggota FPI yang Akhirnya Ditembak Mati karena Melawan
Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Tim Pelaksana diatur di dalam Perpres tersebut pada Pasal 12, yang menjelaskan Ketua Harian (Menhan) mengangkat dan memberhentikan Ketua Tim Pelaksana KKIP.
"Pengangkatan Suryo Prabowo sah-sah saja sudah sesuai UU."
"Jadi secara hukum dan aturan tak ada masalah."
Baca juga: Pemerintah Berniat Naikkan Target Vaksinasi Covid-19, dari 107 Juta Jadi 182 Juta Warga Indonesia
"Tapi kalau dulu beliau kerap mengkritisi pemerintah dengan keras kemudian sekarang masuk KKIP, apa tidak malu kalau saya sih."
"Maaf, kalau saya bakal menolak jabatan itu, ini menyangkut harga diri lah," paparnya.
Dilantik Prabowo
