Tarik Pembahasan Raperda TDTR Parung Panjang, Pemkab Bogor Siapkan Perbup

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Bagi Wilayah Perencanaan Parung Panjang.

Raperda ini telah yang diusulkan ke DPRD Kabupaten Bogor pada bulan November 2020 lalu.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi Parung Panjang ini ditarik kembali untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

“Untuk RDTR ini, kita memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” kata Iwan di Cibinong, Jumat (11/12/2020).

Baca juga: HP Tercebur Got, Petugas Gulkarmat Jakarta Barat Pun Turun Tangan

RDTR ini, lanjut dia, merupakan pilot project dimana setiap kabupaten di Indonesia harus ada satu wilayah untuk mengimplementasikan OSS (Online Single Submission).

“RDTR ini terkait dengan penerapan OSS,” ujarnya.

Menurut Iwan, Raperda RDTR Parung Panjang ini sudah diajukan ke DPRD dalam rapat paripurna. Karena itu, Raperda ini juga ditarik melalui rapat paripurna.

“Selanjutnya  RDTR dan Peraturan Zonasi bagi Wilayah Perencanaan Parung Panjang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berbagai pertimbangan," jelasnya.

RDTR Parung Panjang ini merupakan program pemerintah pusat. Pemkab Bogor hanya bertugas untuk mengimplementasikan inisiatif ini.

Baca juga: Donasikan 12 Ton Buah, Sunpride Dukung Pemenuhan Gizi Anak dan Masyarakat Terdampak Covid-19

“Dengan adanya RDTR ini diharapkan nantinya Parung Panjang bisa menjadi kawasan pusat pemukiman berdaya saing tinggi dengan pelayanan transportasi yang handal serta berwawasan lingkungan,” tutur Iwan.

Dalam RDTR ini Pemkab Bogor ingin menjadikan kawasan Parung Panjang sebagai smart city dengan infrastruktur memadai.