Breaking News:

Berita Jakarta

PKS Tegaskan Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Tahun 2021, Tapi Ada Syaratnya, Simak Selengkapnya

PKS Tegaskan Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Tahun 2021, Tapi Ada Syaratnya, Simak Selengkapnya

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
DPRD DKI Jakarta menggelar Raperda penanggunglan Covid-19, Selasa (6/10/2020). Raperda ini memutuskan pemberikan insentif terhadap tenaga kesehatan dan tenaga penunjang sebagai kewajiban pemerintah. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta secara resmi menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2021.

Namun partai peraih kursi terbanyak ketiga di Parlemen Kebon Sirih mencapai 16 orang itu mengusulkan adanya penambahan sosialisasi kegiatan dewan di masyarakat.

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin saat Rapat Fraksi PKS DPRD DKI.

“Sebetulnya tidak elok kenaikan gaji dan tunjangan tersebut naik dalam kondisi sulit seperti ini,” kata Arifin berdasarkan keterangan yang diterima pada Rabu (9/12/2020).

Arifin mengatakan, sejak awal tahun 2020 lalu, masyarakat Jakarta merasakan perekonomian Ibu Kota yang kian terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Di sisi lain kondisi ini tidak dapat dibiarkan, sehingga sebagai mereka turun ke lapangan dengan kegiatan-kegiatan kedewanan terkait dengan aspirasi masyarakat yang membuat roda perekonomian terus berputar.

Baca juga: FPI Nilai Pembunuhan 6 Laskar FPI Tidak Sebanding Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Habib Rizieq

“Untuk itu kami, Fraksi PKS menolak kenaikan gaji anggota DPRD dan mengusulkan penambahan kegiatan anggota DPRD untuk turun menyapa masyarakat agar bisa lebih dekat lagi dengan konstituennya. Harapannya agar dapat lebih optimal menyerap aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan di DPRD,” ujar Arifin.

Menurutnya, kenaikan gaji dan tunjangan itu bukan wewenang anggota DPRD, melainkan diatur dalam Pergub DKI tentunya setelah disetujui Kemendagri dan Kementerian Keuangan.

“Jadi mekanismenya berjenjang dalam memutuskan hal yang sensitif tersebut,” jelasnya.

Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyoroti rencana kerja tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp 888.681.846.000 untuk 106 anggota pada tahun 2021.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved