Berita Jakarta

Wagub DKI Pastikan Pembahasan Anggaran di Jakarta Transparan dan Akuntabel

Saat ini, smart e-budgeting itu masih disesuaikan dengan sistem lain sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
Istimewa/Dok PPID DKI Jakarta
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat memimpin proses penyerahan 100.000 masker dari GEMAS kepada Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/9/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, pembahasan anggaran di pemerintahan memang harus transparan dan akuntabel.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem smart e-budgeting yang saat ini masih disesuaikan dengan sistem lain sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Silakan masyarakat (mengaawal), kan ada perwakilan-perwakilan dari DPRD. Bisa melihat bahkan dilibatkan dalam pembahasan, karena drafnya juga ada pada masing-masing anggota dewan jadi bisa dilihat bersama,” kata Ahmad Riza pada Selasa (10/11/2020),

Baca juga: Megawati sebut Jakarta Amburadul, Begini Tanggapan Wagub DKI Ariza Patria

Menurutnya, proses pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) saat ini tidak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, anggota DPRD DKI Jakarta juga terus dilibatkan karena mereka juga memiliki fungsi penganggaran di legislatif.

“Seua terlibat aktif yah sampai hari ini kan terus dibahas. Ini kan kami sedang membahas APBD Perubahan tahun 2020,” ujar pria yang akrab disapa Ariza ini.

Seperti diketahui, sistem smart e-budgeting DKI Jakarta bakal digunakan pada pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021.

Baca juga: Ribuan Orang Jemput Kepulangan Habib Rizieq, Wagub DKI Ingatkan Potensi Penularan Covid-19

Saat ini, smart e-budgeting itu masih disesuaikan dengan sistem lain sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Smart e-budgeting perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap data rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saat ini masih penyesuaian kode rekening dan laporannya, minggu depan sudah selesai penyesuaiannya,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono pada Selasa (10/11/2020).

“Jadi, smart e-budgeting bisa digunakan saat membahas APBD 2021,” tambah politisi Partai Demokrat ini berdasarkan keterangan yang diterima.

Baca juga: Habib Rizieq Pulang, Fahri Hamzah Minta Para Pemimpin Bangsa Bersikap Dewasa dan Hilangkan Dengki

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2020 sebesar Rp 63,23 triliun, Senin (2/11/2020).

Kesepakatan itu tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi beserta empat pimpinan dewan lain di Gedung DPRD DKI.

Anggaran itu turun sekitar Rp 24,72 triliun dari APBD murni 2020 yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 87,95 triliun. Penurunan itu dipicu karena adanya refucosing anggaran untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota. 

Tanggapi kritik Megawati

Dalam kesempatan sama, Riza Patria juga merespon pernyataan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri soal kondisi Ibu Kota yang telah amburadul atau berantakan.

Politisi Partai Gerindra ini justru menghormati perkataan Megawati meski, daerahnya dikritik amburadul.

“Kami menghormati dan menghargai siapapun yang memberikan komentar atas kota Jakarta. Kami anggap semua masukan dan kritik sebagai obat bagi kami untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kota Jakarta sebagai kota yang maju dan bahagia warganya,” kata Ahmad Riza

Baca juga: Kabar Baik, Tingkat Kesembuhan Warga Jakarta dari Covid-19 Mencapai 96,1 Persen

Pria yang akrab disapa Ariza ini menanggapi santai pernyataan Megawati, yang juga menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan itu.

Kata dia, pernyataan Megawati dapat dijadikan penyemangatnya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam membenahi Ibu Kota.

“Kedua, kami terus berbuat sesuai dengan ketentuan undang-undang dari RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan capai-capaiannya sudah bisa dilihat orang. Masyarakat bisa melihat, kemajuan daripada kota Jakarta yang kita cintai ini, dalam pembangunannya kami selalu melibatkan semuanya,” imbuh dia.

Baca juga: Saat Berkerumun di Tengah Massa, Simpatisan Habib Rizieq Shihab Asal Bogor Meninggal

Dia menjelaskan, berbagai pihak yang dilibatkan dari organisasi masyarakat (ormas) tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas dan sebagainya.

Semuanya dilibatkan untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik lagi.

“Inilah kota Jakarta yang kita bangun bersama dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kami terus membangun untuk kepentingan warga Jakarta dan tentu untuk kepentingan masyarakat banyak termasuk kepentingan bangsa negara,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menilai kondisi DKI Jakarta saat ini telah amburadul atau berantakan.

Baca juga: Tiba di Indonesia, Rizieq Shihab Serukan Revolusi Akhlak

Megawati mengatakan seharusnya Jakarta dapat menjadi kota intelektual dengan perencanaan tata kota.

“Tetapi persoalannya sekarang, saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul. Karena apa? Seharusnya jadi city of intellect bisa dilakukan. Tata kota, masterplan nya, siapa yang buat? Tentu akademisi, insinyur, dan sebagainya," ujar Megawati dalam sambutannya pada Dialog Kebangsaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang digelar secara daring, Selasa (10/11/2020).

Ketua Umum PDI Perjuangan ini juga menyayangkan Kampus UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur belum masuk kategori city of intellect.

Baca juga: Habib Rizieq Pulang, Fahri Hamzah Minta Para Pemimpin Bangsa Bersikap Dewasa dan Hilangkan Dengki

“Sayang kan kalau Rawamangun belum berhasil jadi city of intellect. Jadi para akademisi, saya mohon sangat, secara akademis kita melihat kita ini tujuannya mau kemana,” kata Megawati yang dikutip dari Tribunnews.com. 

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved