Wagub DKI Ahmad Riza Patria Anggap Wajar Bila Penyimpangan Penyaluran Bansos di Jakarta Tinggi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menganggap wajar bila angka masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) di KPK paling tinggi dari provinsi lain.

Dari 1.500 laporan yang diterima KPK, jumlah masalah penyaluran bansos di Jakarta mencapai 69 laporan.

“Pertama, wajar kalau DKI itu tertinggi (laporan), tapi kan bansosnya ada dua. Satu dari pempus dan satu dari Pemprov DKI,” ujar pria yang akrab disapa Ariza itu,  Senin (9/11/2020).

Ariza menyatakan, bakal mengecek laporan tersebut. Sampai sekarang dia belum mengetahui secara pasti, laporan itu mengenai bansos dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

“Kan tidak semua laporan itu benar, dalam artian sesuai dengan yang dilaporkan. Mungkin hanya mis-komunikasi, dan ada yang perlu diklarifikasi,” kata Ariza.

Menurutnya, seluruh pengadaan barang bansos yang dilakukan DKI dan pemerintah pusat selalu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, bansos tersebut diserahkan kepada orang berkategori miskin dan rentan miskin sesuai nama dan alamatnya.

“Jadi tidak asal kasih yang ada di pinggir jalan, tetapi diberikan kepada mereka yang berhak dan memenuhi kriteria,” ujarnya.

Cara menentukannya, kata Ariza, melalui diskusi dan dialog panjang yang dilakukan Dinas Sosial DKI Jakarta beserta pemangku wilayah. Dalam hal ini, para Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah hingga RT dan RW.

“Sudah sejak awal diskusi kami buat, pendataan juga sudah sejak awal kami. Ada data lama dan data baru, lalu kami padukan dan dicek kembali, sehingga dipastikan lagi data penerima itu yang berhak agar tidak ada laporan,” jelasnya.

Pemprov DKI telah memberikan paket sembako kepada 9.368.767 KK yang dibagi menjadi delapan tahap sejak awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada April 2020 lalu.

Untuk tahap terakhir, DKI Jakarta memberikan kepada bansos kepada 1.160.409 KK, yang dibagikan sejak 6-20 Oktober.

Bagi masyarakat yang belum mendapatkan bansos, pemerintah daerah mengimbau untuk mengajukan diri kepada perangkat RT dan RW yang diketahui lurah setempat.

Nantinya, data tersebut akan diserahkan kelurahan melalui petugas pendata dan pendamping sosial di setiap kelurahan.

Untuk target penerima bansos setiap penyaluran ada 2,4 juta KK. Untuk rinciannya 1,3 juta KK diberikan oleh Kementerian Sosial dan 1,1 juta KK diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Adapun kebijakan PSBB diambil untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk kompensasi karena adanya pembatasan aktivitas, Pemprov DKI Jakarta memberikan bansos.

Bantuan ini merupakan jaring pengaman masyarakat, terutama yang berkategori miskin dan rentan miskin.