FSP RTMM-SPSI Tegas Menolak Rencana Kenaikan Cukai Hasil Tembakau

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) yang menaungi dan mewakili 148.693 pekerja industri hasil tembakau mendesak Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berimbang atas regulasi dan kenaikan cukai rokok di tahun depan, dengan memikirkan beberapa aspek.

FSP RTMM-SPSI dengan tegas menolak rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2021 sebesar 13 peren - 20 persen.

Sejumlah poin utama yang diajukan oleh PP FSP RTMM-SPSI ialah, pembatalan rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2021. Hal itu dinilai akan berdampak langsung kepada pekerja industri hasil tembakau.

Baca juga: Peringati Hari Listrik Nasional ke-75 PLN UP3 Bekasi Santuni Ratusan Anak Jalanan

Baca juga: Ramalan Zodiak Senin 26 Oktober 2020 Sagitarius Uji Karier, Taurus Bagi Ide, Capricorn Produktivitas

FSP RTMM-SPSI juga meminta Menteri Keuangan agar melibatkan kementerian terkait dalam mengambil kebijakan kenaikan HJE-Cukai tahun 2021, di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti industri hasil tembakau/ pengusaha, asosiasi industri hasil tembakau, pekerja/buruh dalam hal ini diwakili serikat pekerja FSP RTMM-SPSI, petani dan seluruh pihak terkait lainnya.

Selain itu FSP RTMM-SPSI  meminta pemerintah untuk melindungi industri rokok kretek sebagai industri khas Indonesia dan padat karya, yang paling rentan terkena program efisiensi di industri hasil tembakau (IHT).

Ketua umum FSP RTMM-SPSI Sudarto menyebut pihaknya sudah menyurati Presiden Joko Widodo pada 9 September lalu. Isi surat tersebut terkait permohonan perlindungan atas hilangnya pekerjaan anggota FSP RTMM-SPSI yang bekerja di industri hasil tembakau, akibat pabrik yang tutup dikarenakan regulasi dan kebijakan yang dinilai tidak adil.

Baca juga: VIDEO: Spanduk Kampanye Pilkada Tangsel Bertebaran, KPU Batasi Dana Maksimal Rp 25 Miliar

Baca juga: Aceh akan Terapkan Hukum Cambuk bagi Pemain Game Online PUBG, karena Melakukan Tindakan Haram

Sudarto menyampaikan kenaikan cukai tahun 2020 yang mencekik ditambah dengan mewabahnya pandemi Covid-19, telah membuat kondisi industri hasil tembakau (IHT) semakin tertekan dan tidak menentu.

"Imbasnya adalah pada pekerja, anggota kami yang terlibat dalam sektor industri ini. Penurunan produksi telah menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan dan tentu daya beli pekerja. Pertanyaannya, dimanakah peran Pemerintah untuk melindungi rakyatnya, khususnya pekerja yang menggantungkan penghidupannya dari industri legal ini?," ungkap Sudarto dalam siaran pers Minggu (25/10/2020).

Sudarto menegaskan, selama ini pemerintah mengandalkan sektor IHT dan pajak hasil tembakau sebagai penerimaan negara. Sedangkan para pekerja juga membutuhkan keberlangsungan bekerja dan penghidupan layak.

Baca juga: Buruh KSPI Ancam Turun ke Jalan Demo Besar-besaran 1 November Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Baca juga: Vicy Melanie Pakai Tata Rias Pengantin Adat Sunda Bikin Kevin Aprilio Tak Mengenali Sang Istri

"IHT bukanlah ‘sapi perah’ bagi penerimaan negara tanpa ada stimulus yang signifikan untuk bisa bertahan walau alasan kesehatan selalu menjadi pertimbangan utama. Pengusaha IHT bisa menutup industrinya dan mengalihkan usahanya pada sektor lain tetapi bagaimana dengan pekerja dengan tingkat Pendidikan rendah dan keterampilan terbatas," ungkap Sudarto.

Apabila permintaan yang diajukan melalui surat sebelumnya belum dapat dipenuhi oleh pemerintah, Sudarto menyebut dengan sangat terpaksa pihaknya akan melakukan unjuk rasa nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Tolak kenaikan cukai, serikat pekerja rokok tembakau bakal gelar demonstrasi"